Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
JEPANG kembali menghadapi kenyataan pahit dalam krisis demografinya. Kementerian Kesehatan Jepang melaporkan pada Kamis (26/2) bahwa jumlah kelahiran di Negeri Sakura merosot ke level terendah sepanjang sejarah pada 2025, menandai penurunan selama sepuluh tahun berturut-turut.
Berdasarkan data awal, jumlah bayi yang lahir pada 2025 tercatat sebanyak 705.809 jiwa, termasuk bayi dari warga negara asing. Angka ini turun 2,1% atau sebanyak 15.172 kelahiran dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena angka 700.000 kelahiran dicapai 15 tahun lebih awal dari proyeksi lembaga riset kependudukan nasional pada 2023.
Meskipun angka kematian mengalami penurunan tipis sebesar 0,8% menjadi 1,6 juta jiwa, jurang antara kelahiran dan kematian (penurunan populasi alami) justru melebar ke rekor tertinggi, yakni 899.845 jiwa.
Penurunan kelahiran terjadi hampir merata di 45 dari 47 prefektur di Jepang. Namun, menariknya, Tokyo justru mencatatkan kenaikan kelahiran sebesar 1,3% menjadi 88.518 jiwa--peningkatan pertama dalam sembilan tahun terakhir. Fenomena ini mempertegas pemusatan populasi di area metropolitan, di mana 30% kelahiran nasional terjadi di wilayah Tokyo Raya, meliputi Frefektur Tokyo, Kanagawa, Chiba, dan Saitama.
Di tengah tren suram tersebut, terdapat secercah harapan pada angka pernikahan yang naik 1,1% menjadi 505.656 pasangan. Ini adalah pertama kalinya angka pernikahan menembus angka 500.000 dalam tiga tahun terakhir, yang dipicu oleh pulihnya bisnis industri pernikahan pascapandemi Covid-19.
Wakil Sekretaris Kabinet Masanao Ozaki mengakui bahwa upaya pemerintah sejauh ini belum mampu membalikkan keadaan. "Pemerintah menyadari bahwa keinginan banyak orang untuk memiliki anak belum terpenuhi secara memadai," ujarnya dalam konferensi pers.
Ozaki menambahkan bahwa fokus pemerintah ke depan adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menaikkan pendapatan generasi muda guna menghapus kecemasan akan masa depan. "Kami ingin menciptakan masyarakat di mana siapa pun yang ingin memiliki anak dapat melakukannya dan membesarkan mereka dengan tenang," tegasnya. (Japan Times/B-3)
Tiongkok melarang ekspor barang dwiguna ke 20 entitas pertahanan Jepang, termasuk Mitsubishi Heavy Industries dan Kawasaki Heavy Industries.
Seorang donatur misterius menyerahkan 21 kg emas batangan senilai Rp60 miliar ke Pemerintah Kota Osaka, Jepang, untuk perbaikan pipa air tua.
Korban merupakan bagian dari rombongan berjumlah 24 orang yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja.
Program ini dirancang untuk memperluas akses lapangan kerja bagi masyarakat Sumut, baik di dalam maupun luar negeri.
Jepang tangkap kapal nelayan Tiongkok di Nagasaki. Ketegangan meningkat seiring sikap keras PM Sanae Takaichi terkait isu Taiwan dan ancaman militer Beijing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved