Vietnam PHK 80 Ribu Pegawai Negeri

PEMERINTAH Vietnam memangkas sekitar 80.000 posisi pegawai negeri  dalam merampingkan birokrasi dan mendorong efisiensi ekonomi. Langkah itu menjadi bagian dari target Hanoi untuk menghapuskan 100.000 jabatan dalam struktur negara demi mengurangi pengeluaran dan mempercepat pertumbuhan menuju status negara berpendapatan menengah pada 2030.

Kebijakan yang diumumkan pada awal pekan ini menyebabkan sejumlah besar jabatan administratif di berbagai provinsi dan kota digabungkan. Meski dinilai perlu secara ekonomi, respons para mantan pejabat partai komunis yang terdampak pun beragam.

“Saya menganggur tapi bahagia,” ujar Nguyen Van Cuong.

Baca juga : Tetra Pak Habiskan Rp1,6 Triliun untuk Tambah Kapasitas Pabrik di Vietnam

Pria berusia 56 tahun itu merupakan mantan pejabat Partai Komunis yang bertugas di Provinsi Bac Giang. Wilayah tersebut kini telah digabung dengan administrasi provinsi tetangga.

Menurut Cuong, dirinya sebenarnya masih bisa tetap menjabat, bahkan berpeluang naik pangkat, namun memilih menerima pesangon sebesar US$75.000 untuk enam tahun tersisa masa kerjanya setelah tiga dekade mengabdi di pemerintahan.

“Sudah waktunya melepaskan diri dari kompleksitas dunia politik pemerintahan,” ungkapnya kepada AFP.

Baca juga : Trump Umumkan Kesepakatan Dagang dengan Vietnam, Tapi Tarif Impor AS Naik Dua Kali Lipat

Pemerintah menyatakan, para pegawai yang terdampak akan diberi dua opsi yaitu diberhentikan atau pensiun dini.

Langkah perampingan ini berada di bawah arahan pemimpin tertinggi Partai Komunis, To Lam, dan mencerminkan kebijakan penghematan drastis seperti yang dilakukan Presiden AS Donald Trump maupun Presiden Argentina Javier Milei dalam menekan belanja negara.

Vietnam, yang dikenal sebagai pusat manufaktur global, mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1% tahun lalu. Pemerintah menargetkan pertumbuhan mencapai 8% pada tahun ini.

Namun, ambisi tersebut dihadapkan pada tantangan eksternal, terutama dari hubungan dagang dengan Amerika Serikat.

Presiden Trump sempat mengancam tarif 46% atas produk Vietnam sebelum akhirnya menetapkan bea masuk sebesar 20% dalam kesepakatan yang diumumkan. (H-4)