Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
JERMAN menyambut keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mencabut sanksi terhadap Suriah sekaligus membangun masa depan baru yang demokratis. Kantor Urusan Luar Negeri Jerman menyebut pihaknya siap menggandeng sejumlah negara untuk memperkuat Suriah.
"Jerman akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Suriah untuk meningkatkan lingkungan ekonomi demi pemulihan ekonomi Suriah yang berkelanjutan," tulis Kantor Urusan Luar Negeri Jerman dalam platform X, Rabu (14/5) waktu setempat.
Kantor Urusan Luar Negeri Jerman menekankan proses transisi di Suriah harus inklusif. Jerman bersama para negara mitranya berkomitmen mendukung warga Suriah dalam membangun kembali negara mereka dan berjuang menuju "masa depan yang bebas" dan "demokratis."
Sejak jatuhnya rezim Assad, Jerman mendukung penghapusan sanksi di sektor energi, keuangan, dan transportasi. Bashar al-Assad, yang merupakan pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, telah melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember 2024.
Tumbangnya Assad sekaligus mengakhiri rezim Partai Baath yang telah berkuasa sejak 1963. Ahmed al-Sharaa, yang memimpin pasukan dalam menggulingkan Assad, dinyatakan sebagai presiden untuk masa transisi pada akhir Januari lalu.
Peran Erdogan
Sebelumnya, Trump menyatakan keinginannya mencabut sanksi terhadap Suriah selama kunjungannya ke Arab Saudi. Trump membuat keputusan itu setelah berkonsultasi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.
"Saya akan memerintahkan penghapusan sanksi terhadap Suriah untuk memberi mereka kesempatan meraih kejayaan," ujar Trump dalam sebuah forum investasi yang digelar di Arab Saudi pada Selasa (13/5).
Sehari setelah pernyataan Trump tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Departemen Keuangan tengah mengambil langkah untuk meringankan sanksi terhadap Suriah.
Perjanjian Abraham
Di Riyadh, Arab Saudi, Trump bahkan bertemu dengan pemimpin sementara Suriah Ahmed al-Sharaa untuk membahas normalisasi hubungan bilateral. Pertemuan pada Rabu (14/5) itu merupakan yang pertama setelah puluhan tahun antara presiden AS dan pemimpin Suriah
Menurut laporan kantor berita pemerintah Turki Anadolu Agency, Erdogan turut hadir bersama Trump, sedangkan Mohammed bin Salman hadir secara daring dalam pertemuan tersebut.
Perjumpaan Trump dan Al-Sharaa berlangsung di sela-sela konferensi tingkat tinggi (KTT) antara AS dan para pemimpin negara-negara Teluk. Saat KTT itu, Trump menyatakan di dalam pidatonya bahwa normalisasi hubungan AS-Suriah dimulai dengan pertemuan antara dia dan Al-Sharaa.
Trump juga mendorong Suriah bergabung dengan Perjanjian Abraham (Abraham Accords), yang dimediasi oleh AS, untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Adapun militer Israel kerap melancarkan serangan udara dan operasi darat di Suriah sejak tergulingnya Assad.
Keputusan Trump dipuji
Dalam kesempatan berbeda, Al-Sharaa memuji keputusan berani Trump mencabut sanksi lama terhadap Suriah. Menurut Al-Sharaa, langkah terbaru yang dikeluarkan Washington merupakan titik balik bagi masa depan Suriah.
Ia menggambarkan keputusan Trump sebagai keputusan berani yang meletakkan dasar bagi stabilitas regional. "Hari ini menandai dimulainya pekerjaan serius dan peluncuran perjalanan Suriah modern," kata al-Sharaa dalam pidato yang disiarkan televisi kepada rakyat.
Al-Sharaa juga menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada sekutu regional, terutama Turki. "Presiden Recep Tayyip Erdogan telah mendukung rakyat Suriah, dan negaranya telah menanggung banyak hal selama 14 tahun terakhir," kata ucapnya.
Dalam pesannya kepada komunitas bisnis internasional, Al-Sharaa menyampaikan undangan terbuka, dengan mengatakan: “Kami menyambut semua investor dan mengundang mereka untuk memanfaatkan peluang yang tersedia.”
Ia lebih lanjut menolak segala upaya untuk memecah belah Suriah. “Kami tidak akan membiarkan Suriah terpecah, dan kami juga tidak akan memberi ruang bagi narasi rezim sebelumnya yang bertujuan memecah belah rakyat kami.”
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Suriah Yisr Barnieh menyatakan sejumlah investor dari Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab gencar berkomunikasi untuk menanam modal di sektor-sektor utama seperti pertanian, transportasi, pariwisata, infrastruktur, dan minyak.
Bangkitnya kepercayaan investor dapat dilihat dari pasar keuangan Suriah. Dalam waktu singkat, nilai tukar pound Suriah menguat dari sekitar 12.600 menjadi kisaran 9.000–9.500 terhadap dolar AS setelah Trump menyatakan mencabut sanksi terhadap Suriah. (I-1)
Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, berbagi pengalaman dramatisnya selama 100 jam ditahan oleh pasukan Kurdi di Suriah pada April 2025.
Seberapa siap pemerintah mengantisipasi dan menghadapinya?
Hari Pelantikan selalu menghadirkan kemegahan dan gaya busana yang memukau. Dari topi elegan Melania Trump hingga setelan klasik Ivanka Trump.
Melania Trump tampil memukau dengan gaun strapless putih karya Hervé Pierre, melanjutkan kolaborasi mereka sejak pelantikan 2017.
Gelombang boikot wisata ke AS semakin meluas di kalangan warga Kanada sebagai respons terhadap kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump.
Rapinoe menegaskan dirinya tidak akan pergi ke Gedung Putih seandainya timnas AS menjadi juara Piala Dunia Putri.
PRESIDEN transisi Suriah Ahmed al-Sharaa akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada Minggu (2/2) dalam kunjungan resmi pertamanya sejak menjabat.
UNTUK pertama kali sejak jatuhnya rezim Bashar Al-Assad dan menurunnya pengaruh Hizbullah di Suriah, Tentara Suriah yang bersekutu dengan pemerintahan baru memasuki wilayah Libanon.
SURIAH menghadapi perpecahan yang semakin dalam usai meletusnya bentrokan yang menewaskan sekitar 1.000 orang.
Banyak warga sipil tewas menjadi sasaran pembunuhan balas dendam usai pertempuran antara pasukan keamanan pemerintah dan loyalis Bashar al-Assad.
PRESIDEN Suriah Ahmed al-Sharaa mengeluarkan dekret pada Rabu (13/3) yang membentuk Dewan Keamanan Nasional untuk mengoordinasikan dan mengelola kebijakan keamanan serta politik negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved