Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyatakan rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevakuasi sekitar seribuan warga Gaza dalam beberapa gelombang harus dikaji lebih mendalam.
Jika kebijakan tersebut akan diadopsi, Hikmahanto meminta agar Pemerintah Indonesia memberi jaminan kepada warga Gaza yang dievakuasi bisa kembali pulang ke kampung halamannya.
“Harus ada jaminan mereka bisa kembali ke Gaza meski setelah sembuh Indonesia hendak mengembalikan. Kalau tidak ada jaminan sama saja dengan evakuasi paksa,” kata Hikmahanto dalam keterangannya pada Minggu (13/4).
Hikmahanto menerangkan bahwa evakuasi tersebut hanya bisa dilakukan kepada warga Gaza yang kondisinya sudah mengalami sakit parah. Dia juga menegaskan tidak boleh ada paksaan bagi warga Gaza yang tidak mau evakuasi.
“Harus mereka yang benar-benar sakit dan mau dipindahkan. Jadi tidak ada paksaan,” tukasnya.
Selain itu, Hikmahanto juga mempertanyakan siapa inisiator di balik rencana evakuasi tersebut. Menurutnya, pemerintah Indonesia harus bisa menjelaskan hal tersebut agar tak jadi kontroversi lantaran Israel dan Amerika Serikat (AS) juga memiliki keinginan untuk mengusir warga Gaza dari kampung halamannya.
“Siapa inisiator rencana ini. Kalau dari AS atau Israel bahkan proxynya di negara-negara Timteng memang ini upaya untuk memindahkan rakyat Palestina dari Gaza,” ujarnya.
“Tapi kalau murni dari negara-negara Islam saya oke. Berapa jumlahnya? Kalau besar seperti pernah diwacanakan sampai 2 juta kita wajib tolak. Kalau 1.000 saya kira masih oke,” lanjut Hikmahanto.
Diketahui, Prabowo menjelaskan rencana evakuasi itu jelang kunjungannya ke lima negara di Timur Tengah. Saat ini, ia mengakui sedang melakukan konsultasi dan akan berkoordinasi langsung dengan pemimpin-pemimpin dari Palestina.
Prabowo menjelaskan bahwa tujuannya tersebut untuk memantapkan rencana evakuasi dan mengetahui pelaksanaan teknisnya.
“Ini saya sedang konsultasi, nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga gimana cara nanti pelaksanaannya,” kata Presiden pada Sabtu (11/4).
Prabowo menyebut syaratnya semua pihak terkait harus menyetujui. Prabowo menekankan evakuasi warga Gaza ke RI hanya sementara, dan jika kondisi Gaza sudah memungkinkan, warga yang dievakuasi harus kembali tempat asal.
“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara, sampai pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal,” katanya. (Dev/I-1)
Netanyahu benar. Menurut Yousef Munayyer, analis politik Palestina, Israel memang bukan Inggris bagi India. Karena Inggris “hanya” mengeksploitasi sumber daya alam India.
SEIRING dengan berbagai kekhawatiran soal keberlanjutan gencatan senjata di Gaza, Indonesia disebut-sebut dalam berbagai rencana masa depan kawasan tersebut.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mempertimbangkan menahan bantuan ke Yordania dan Mesir jika menolak menerima warga Gaza.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan risiko "pembersihan etnis," sementara Jerman, Brasil, Tiongkok, dan negara-negara Timur Tengah menolak keras rencana itu.
PAKISTAN menyatakan siap untuk menampung sejumlah tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel.
Indonesia resmi jadi negara dengan kedai kopi terbanyak di dunia. Hampir 462 ribu coffee shop tumbuh dari budaya nongkrong, UMKM, dan ekosistem digital.
Simak rekam jejak lengkap 15 edisi Piala ASEAN dari 1996 hingga 2024. Dari drama "Shoulder of God" hingga dominasi Thailand, serta hasil undian terbaru 2026.
Sugiono menjelaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945.
Menko Yusril menegaskan setiap pembahasan mengenai transfer narapidana dilakukan secara hati-hati.
Berikut prakiraan cuaca Senin 12 Januari 2026 untuk kota-kota besar di Indonesia dikutip dari BMKG
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu RI) mengatakan Indonesia akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara objektif dan inklusif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved