Aktivis Pro-Palestina Lulusan Columbia University Dinyatakan Dapat Dideportasi

SEORANG hakim imigrasi di Louisiana pada Jumat (11/4) memutuskan Mahmoud Khalil, lulusan Universitas Columbia dan penduduk tetap sah di AS, dapat dideportasi. Keputusan ini diambil setelah pemerintah federal menyerahkan memo dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang menyatakan keyakinan, pernyataan, atau afiliasi Khalil dinilai membahayakan kebijakan luar negeri AS.

Putusan ini menuai kecaman dari tim hukum Khalil yang menilai hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap Amandemen Pertama Konstitusi AS. Mereka menegaskan Khalil tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan advokasi pro-Palestina bukan alasan sah untuk mencabut status hukum seseorang.

Khalil ditangkap agen federal bulan lalu di luar apartemennya di kampus Columbia, setelah adanya perintah deportasi dari era pemerintahan Trump. Ia diketahui aktif memimpin negosiasi antara mahasiswa dan pihak kampus terkait aksi protes terhadap perang di Gaza. Khalil juga sedang menjalani proses hukum terpisah di New Jersey, yang sementara ini menunda deportasinya.

Baca juga : Korban Penganiayaan di Batam Tuntut Pelaku WN Tiongkok Dideportasi

Menurut memo Rubio, keberadaan Khalil disebut “merusak kebijakan AS dalam memerangi antisemitisme dan perlindungan terhadap mahasiswa Yahudi.” Namun, memo itu tidak menyebutkan bukti tindakan kriminal apa pun. Tim pengacara Khalil menyebut pemerintah gagal memberikan bukti kuat dan hanya mengandalkan memo tersebut.

Para pakar hukum menilai penggunaan pasal imigrasi langka yang digunakan dalam kasus ini sebagai hal yang sangat jarang terjadi dan berbahaya bagi kebebasan berekspresi. Profesor hukum dari Universitas New York, Adam Cox, mengungkapkan bahwa sejak 1990, klausul ini hanya digunakan 15 kali dari total 11,7 juta kasus deportasi — dan hampir tidak pernah untuk penduduk tetap sah atas dasar ekspresi politik.

Kasus Khalil kini dianggap sebagai preseden penting yang dapat memengaruhi aktivis atau mahasiswa internasional lainnya di AS, mengingat lebih dari 400 visa mahasiswa dan akademisi telah dicabut tahun ini dalam gelombang pengetatan imigrasi. (CNN/Z-2)