Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Uni Eropa telah menyetujui bantuan keuangan tambahan senilai US$3,8 miliar atau sekitar Rp62,3 triliun dalam bentuk hibah dan pinjaman yang tidak dikembalikan kepada Ukraina.
"Tujuan utama Fasilitas ini adalah untuk mendukung stabilitas dan pemulihan keuangan makro Ukraina, rekonstruksi, dan modernisasi," katanya seperti dilansir dari Anadolu, Selasa (18/3).
Bantuan tersebut merupakan pembayaran ketiga berdasarkan Fasilitas Ukraina, yang mana negara tersebut telah menerima hampir €20 miliar atau US$21,8 miliar (sekitar Rp357,8 Triliun) berdasarkan Fasilitas Ukraina sejak mulai berlaku setahun yang lalu.
"Dewan menyimpulkan hari ini bahwa Ukraina telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Rencana Ukraina agar dapat menerima pencairan ketiga dari Fasilitas Ukraina," sebutnya.
Pernyataan itu mengatakan bahwa Ukraina telah berhasil menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan 13 langkah berbeda untuk menerima dana tersebut.
Hal itu meliputi, meloloskan reformasi untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan; meningkatkan otonomi regulator energi; menyederhanakan prosedur penyeberangan perbatasan sesuai dengan standar UE; mengadopsi strategi untuk pertanian dan pembangunan pedesaan (termasuk pembersihan ranjau darat dari daerah pertanian) dan melanjutkan upaya untuk mendaftarkan bahan baku strategis dan penting.
"Rencana Ukraina menetapkan niat Ukraina terkait pemulihan, rekonstruksi, dan modernisasi negara, serta jadwal reformasi yang direncanakan untuk dilaksanakan sebagai bagian dari proses aksesi UE dalam empat tahun ke depan," tambahnya.
Rencana Fasilitas Ukraina, yang mulai berlaku pada 1 Maret 2024, menyediakan hingga €50 miliar atau US$54,5 miliar (sekitar Rp894,5 triliun) pembiayaan stabil, dalam bentuk hibah dan pinjaman, untuk mendukung pemulihan, rekonstruksi, dan modernisasi Ukraina untuk periode 2024 hingga 2027.
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin (17/3) menginstruksikan kepada pemimpin militer negaranya untuk mengidentifikasi kebutuhan pertahanan Kyiv.
"Kami membahas situasi di garis depan dan keterlibatan mitra dalam menjamin keamanan Ukraina. Saya telah menetapkan sejumlah tujuan utama," kata Zelensky di platform X.
Zelensky menyatakan telah memerintahkan Umerov untuk segera membentuk tim yang akan berkomunikasi dengan mitra Kyiv guna membahas seluruh perincian sistem keamanan yang dibutuhkan Ukraina serta pelaksanaan keputusan yang telah disepakati di tingkat militer dan politik.
"Tim tersebut harus segera terlibat dalam pertemuan perwakilan militer yang akan berlangsung di London pekan ini," ucapnya.
Selain itu, Zelensky juga menginstruksikan Hnatov untuk mempercepat pembentukan sistem korps dalam militer serta melakukan audit terhadap kebutuhan terkini brigade tempur Ukraina.
Zelensky menegaskan bahwa brigade-brigade tersebut harus dipasok secara maksimal untuk memastikan ketahanan posisi Ukraina, baik di medan perang maupun dalam upaya diplomatik.
"Memperkuat militer adalah prioritas utama yang tidak boleh mundur selangkah pun. Angkatan Bersenjata dan Keamanan Ukraina, industri pertahanan, serta keterlibatan berjenjang dengan mitra adalah fondasi bagi kemerdekaan kami," tegasnya.
Zelensky menunjuk Hnatov sebagai Kepala Staf Umum Ukraina yang baru pada Minggu, menggantikan Anatoliy Barhylevych yang sebelumnya menjabat sejak Februari 2024.
Penunjukan Hnatov merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk memodernisasi struktur komando militer dan meningkatkan efisiensi operasional, ujar Umerov dalam sebuah unggahan di Facebook. (Fer/I-1)
Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif Donald Trump.
Uni Eropa mengusulkan sanksi baru terhadap Rusia dengan menargetkan pelabuhan di negara ketiga, termasuk Pelabuhan Karimun di Indonesia, dalam paket sanksi ke-20.
Selain penetapan status teroris bagi IRGC, Uni Eropa juga memperluas daftar sanksi individu. Sebanyak 15 pejabat dari sektor keamanan dan peradilan Iran secara resmi masuk dalam daftar hitam.
PARA menteri luar negeri Uni Eropa untuk pertama kali dalam pertemuan pada Kamis (29/1) menyebut Amerika Serikat sebagai ancaman bagi benua tersebut.
Kremlin sebut Uni Eropa inkompeten dan tolak dialog dengan Kaja Kallas terkait perang Ukraina. Moskow pilih jalur komunikasi langsung dengan AS tanpa melibatkan UE.
Presiden Zelenskyy menyatakan dokumen jaminan keamanan AS-Ukraina siap diteken usai pertemuan trilateral di Abu Dhabi. Isu teritorial masih jadi ganjalan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved