Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
PELAPOR Khusus PBB untuk Palestina Francesca Albanese memberi tanggapan atas rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusulkan warga Palestina direlokasi ke luar Jalur Gaza dan soal upaya AS untuk menguasai wilayah tersebut.
Dalam konferensi pers di Kopenhagen, Denmark, pada Rabu, Albanese mengecam rencana tersebut yang justru dapat memperburuk konflik kawasan.
"(Rencana tersebut) melanggar hukum, tak bermoral, dan benar-benar tak bertanggung jawab. Apa yang dia usulkan benar-benar tak masuk akal," kata Albanese.
Wacana Trump tersebut, kata dia, merupakan provokasi "untuk melakukan pengusiran paksa yang merupakan sebuah kejahatan internasional."
Albanese kemudian mendesak komunitas internasional yang terdiri dari 193 negara berdaulat untuk bertindak lebih tegas dengan "memberi apa yang AS inginkan, isolasi."
Ia pun menepis anggapan bahwa insentif ekonomi dapat menjadi jawaban terhadap konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut.
"Sudah sangat lama komunitas internasional menangani isu Palestina sebagai hal yang bisa diselesaikan melalui pembangunan, insentif ekonomi, dan bantuan kemanusiaan," kata dia.
Meskipun mengakui pentingnya pembangunan ekonomi, pelapor khusus PBB itu menegaskan bahwa hak-hak dasar rakyat Palestina tak boleh sampai dikorbankan.
"Perdamaian melalui pembangunan ekonomi hanyalah harapan untuk menyerah dan tidak akan bermanfaat," ucap Albanese.
"Satu-satunya cara menghentikan kekerasan adalah untuk memberi peluang bagi perdamaian melalui kebebasan," kata dia, menegaskan.
Presiden Trump pada Selasa menyatakan bahwa "AS akan mengambil alih Jalur Gaza" usai sebelumnya mengusulkan relokasi permanen rakyat Palestina ke wilayah lain.
Dalam konferensi pers bersama ketua otoritas Israel Benjamin Netanyahu, Trump mengatakan AS akan menguasai Gaza dan "melucuti semua bom aktif berbahaya dan senjata-senjata lainnya, meratakan wilayah itu, dan membersihkan gedung-gedung yang hancur".
AS juga akan mengembangkan ekonomi Gaza yang akan "menyediakan lapangan kerja tak terbatas dan perumahan warga", kata dia.
Trump mengatakan bahwa usai merelokasi warga Palestina ke luar Gaza, AS akan melakukan pembangunan ulang Gaza yang ia klaim dapat menjadikan wilayah kantong tersebut sebagai "Riviera di Timur Tengah".
Usulan Trump tersebut pun dikecam luas oleh pemimpin sejumlah negara, termasuk Turki, Yordania, dan Mesir, serta negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. (Z-6)
Netanyahu juga dikabarkan menggunakan istilah pendudukan Jalur Gaza sebagai bagian dari tujuan utama untuk menumpas Hamas.
Warga Palestina yang kelaparan harus mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan bantuan melalui jalur terbatas yang dikendalikan.
KELOMPOK bersenjata Palestina, Hamas menyatakan hanya akan mengizinkan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) memberikan bantuan kepada para sandera Israel.
Witkoff menyatakan bahwa sebagian besar warga Israel ingin para sandera pulang dan sebagian besar warga Gaza juga ingin para sandera pulang.
Anak-anak yang mengalami kondisi medis berat ini akan dipindahkan ke luar Gaza.
Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik.
Michael Fakhri, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan, kembali mengingatkan kelaparan masif di Gaza bukanlah sesuatu yang mengejutkan.
SERANGAN Hamas terhadap Israel, 7 Oktober 2023, membangkitkan simpati internasional, khususnya sekutu Israel, terhadap pemerintahan esktrem kanan Israel.
PEMERINTAH Gaza menuduh Israel sengaja menciptakan kekacauan untuk menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Komisi I DPR RI menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka kerja solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel
Menyusul langkah Prancis dan Inggris, Kanada juga akan mengumumkan pengakuan Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved