Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perintah eksekutif yang memberlakukan kembali kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran pada Selasa (4/2). Ini bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih.
Trump menyuarakan bahwa ia bimbang tentang penandatanganan perintah tersebut dan mengakui bahwa ia tidak senang melakukannya. Ia mencatat bahwa perintah eksekutif tersebut sangat keras terhadap Iran.
"Mudah-mudahan kita tidak perlu terlalu sering menggunakannya," kata Trump kepada wartawan.
Trump kemudian mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers bersama dengan Netanyahu bahwa ia yakin Iran hampir mengembangkan senjata nuklir, tetapi AS akan menghentikan Teheran yang kuat untuk memperolehnya.
"Mereka sangat kuat saat ini dan kami tidak akan membiarkan mereka mendapatkan senjata nuklir," kata Trump.
Perintah tersebut menginstruksikan Departemen Keuangan untuk melaksanakan tekanan ekonomi maksimum terhadap Iran melalui serangkaian sanksi yang ditujukan untuk menenggelamkan ekspor minyak Iran.
Pemerintahan pertamanya juga mengadopsi inisiatif tekanan maksimum terhadap Teheran. Ia mengeluarkan sanksi lebih besar dan penegakan hukum lebih keras atas pelanggaran.
Para anggota parlemen juga tertarik untuk memberikan tekanan yang lebih besar terhadap Iran. Misalnya, Senator Lindsey Graham, R-S.C., dan John Fetterman, D-Penn., bersama dengan para anggota parlemen di DPR, memperkenalkan resolusi pada Kamis yang menegaskan bahwa semua opsi harus tetap tersedia dalam menghadapi ancaman nuklir Iran.
Graham mengatakan dalam pernyataan pada pekan lalu itu bahwa jika Iran memperoleh senjata nuklir, itu akan menjadi salah satu peristiwa yang paling tidak stabil dan berbahaya dalam sejarah dunia.
Selain itu, Graham mengatakan menjelang kunjungan Netanyahu bahwa saat ini ialah saat yang tepat untuk menghilangkan ancaman nuklir Iran sekarang. AS harus mendukung Israel jika negara itu memilih untuk menghancurkan program nuklir Iran.
"Israel kuat. Iran lemah. Hizbullah, Hamas telah dihancurkan," kata Graham dalam sebuah wawancara dengan Fox News Sunday.
"Mereka belum tamat, tetapi mereka telah dilemahkan. Dan ada peluang untuk menyerang program nuklir Iran dengan cara yang belum pernah saya lihat selama beberapa dekade. Dan saya pikir akan menjadi kepentingan dunia bagi kita untuk menghancurkan ancaman nuklir Iran selagi kita bisa. Jika tidak melakukannya, kita akan menyesalinya nanti."
Sanksi ketat kembali diberlakukan terhadap Iran setelah Trump menarik diri dari kesepakatan Iran, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama, pada Mei 2018. Perjanjian tahun 2015 yang ditengahi di bawah pemerintahan Obama telah mencabut sanksi terhadap Iran dengan imbalan pembatasan pada program nuklir Iran.
Trump mengisyaratkan pada Januari beberapa optimisme tentang mengamankan kesepakatan nuklir dengan Iran ketika ditanya dukungannya atas Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. "Iran mudah-mudahan akan membuat kesepakatan. Maksud saya, mereka tidak membuat kesepakatan, saya kira itu juga tidak apa-apa," kata Trump.
Perintah eksekutif lain yang ditandatangani Trump pada Selasa termasuk menarik AS keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memotong pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). (Fox News/Z-2)
PRANCIS menyatakan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina adalah melalui solusi dua negara.
Ghislaine Maxwell meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatalkan vonis perdagangan seks anak yang dijatuhkan padanya.
Kim Yo Jong memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengejar denuklirisasi Korea Utara.
TIONGKOK berharap prinsip timbal balik menjadi dasar dalam pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat. Delegasi kedua negara kembali melakukan perundingan di Stockholm, Swedia, kemarin.
Senator Angus King menolak bantuan tambahan untuk Israel karena krisis kelaparan anak di Gaza.
Pemerintahan AS boikot konferensi PBB untuk mendukung solusi dua negara, menyebutnya sebagai aksi publisits tidak tepat waktu.
KONFERENSI dua hari yang digelar di markas besar PBB, New York, telah menghasilkan sebuah kerangka kerja baru untuk mewujudkan solusi dua negara antara Palestina dan Israel.
PRANCIS, Inggris dan sejumlah negara lain mulai menunjukkan komitmen yang lebih nyata dalam mendukung pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat.
PEMERINTAH Belanda menyatakan dua menteri Israel sebagai persona non grata akibat pernyataan dan tindakan yang dianggap memicu kekerasan serta mendorong pembersihan etnis Gaza.
Negara-negara Arab dan Barat menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza.
PBB menyebut Gaza menghadapi krisis kelaparan terburuk dengan lebih dari 20 ribu anak alami gizi buruk.
PRANCIS dan Inggris, bersama sejumlah negara lainnya, mulai menunjukkan niat serius untuk mengakui Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved