Hamas Setuju Gencatan Senjata, Mediator Tunggu Israel

PROPOSAL gencatan senjata Jalur Gaza, Palestina, yang disetujui kelompok militan Hamas hampir sama dengan versi sebelumnya yang disepakati Israel. Para mediator menunggu tanggapan Israel atas rencana gencatan senjata tersebut.

Hamas memberikan, "Tanggapan sangat positif. Itu benar-benar hampir identik dengan yang telah disetujui Israel," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, kemarin, tanpa merinci perubahan yang dilakukan terhadap proposal itu. Qatar, bersama Mesir dan Amerika Serikat, terlibat dalam mediasi untuk gencatan senjata selama perang 22 bulan di Gaza.

Harapan untuk mencapai kesepakatan kembali muncul pada Senin (18/8) setelah Hamas menerima proposal gencatan senjata baru untuk Gaza menyusul desakan dari mediator Mesir dan Qatar di Kairo. Putaran mediasi sebelumnya di Doha gagal pada Juli dengan Israel menyetujui proposal gencatan senjata tetapi kemudian menolak amendemen Hamas.

Baca juga : Gelombang Aksi di Israel Tuntut Akhiri Perang dan Bebaskan Sandera

"Kami tidak dapat mengeklaim bahwa terobosan telah dicapai. Namun kami yakin ini merupakan poin positif," tambah Ansari. "Kita berada di momen kemanusiaan yang menentukan. Jika tidak mencapai kesepakatan sekarang, kita akan menghadapi bencana kemanusiaan terbesar," tambah juru bicara tersebut.

Isi kesepakatan

Sejatinya, kerangka kerja untuk gencatan senjata baru itu diusulkan utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, pada Juni. Menurut laporan di media Al-Qahera yang berafiliasi dengan pemerintah Mesir, kesepakatan terbaru mengusulkan gencatan senjata awal 60 hari, pembebasan sebagian sandera, pembebasan beberapa tahanan Palestina, dan masuknya bantuan.

Mesir mengatakan pada Senin bahwa pihaknya dan Qatar mengirimkan proposal baru tersebut kepada Israel. "Bola sekarang berada di tangannya," katanya. 

Baca juga : Dua Penyebab Perundingan Hamas-Israel di Ujung Tanduk

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum berkomentar secara terbuka mengenai rencana tersebut. Akan tetapi, ia mengatakan minggu lalu bahwa negaranya akan menerima kesepakatan semua sandera dibebaskan sekaligus dan sesuai dengan persyaratan mereka untuk mengakhiri perang.

Pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi, menyatakan di media sosial bahwa kelompoknya membuka pintu lebar-lebar untuk kemungkinan mencapai kesepakatan. "Namun, pertanyaannya tetap apakah Netanyahu akan menutupnya lagi seperti yang dilakukannya di masa lalu," ucapnya.

Tekanan meningkat

Penerimaan proposal tersebut oleh Hamas terjadi ketika Netanyahu menghadapi tekanan yang semakin meningkat di dalam dan luar negeri untuk mengakhiri perang genosidanya. Pada Minggu (17/8), puluhan ribu orang turun ke jalan di kota Tel Aviv untuk menuntut diakhiri perang dan kesepakatan membebaskan para sandera.

Dari 251 orang yang disandera selama serangan Hamas pada Oktober 2023, 49 orang masih berada di Gaza, termasuk 27 orang yang menurut militer Israel telah tewas. Proposal baru ini juga muncul setelah kabinet keamanan Israel menyetujui rencana menaklukkan Kota Gaza dan kamp-kamp pengungsi di sekitarnya.

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir, yang tegas menentang pengakhiran perang, mengecam rencana gencatan senjata. Ia memperingatkan, "Akan terjadi tragedi jika menyerah kepada Hamas." 

Situasi berbahaya 

Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan bahwa sedikitnya 27 orang tewas, kemarin, akibat serangan dan tembakan Israel di seluruh wilayah tersebut. Juru bicara badan tersebut, Mahmud Bassal, mengatakan kepada AFP bahwa situasinya sangat berbahaya dan tak tertahankan di lingkungan Zeitoun dan Sabra di Kota Gaza. "Penembakan artileri terus berlanjut secara berkala," ungkapnya. 

Militer Israel menolak berkomentar mengenai pergerakan pasukan secara spesifik. Mereka hanya menyebutkan bahwa pihaknya beroperasi untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas dan mengambil tindakan pencegahan untuk memitigasi kerugian warga sipil.

Pembatasan media di Gaza dan kesulitan mengakses sebagian besar wilayah Palestina membuat AFP tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah korban dan detail yang diberikan badan pertahanan sipil atau militer Israel. Warga Sabra, Hussein al-Dairi, 44, mengatakan tank-tank menembakkan peluru dan mortir serta drone menembakkan peluru dan rudal di lingkungan tersebut.

"Kami mendengar di berita bahwa Hamas menyetujui gencatan senjata, tetapi penjajah Israel meningkatkan perang melawan kami, warga sipil," tambahnya. Serangan Israel menewaskan lebih dari 62.004 warga Palestina sejak Oktober 2023, sebagian besar warga sipil, menurut angka dari Kementerian Kesehatan di Gaza yang dianggap PBB dapat dipercaya.

Bantuan teronggok

Terkait bantuan, ratusan truk bantuan tampak teronggok tak bergerak di gurun pasir Mesir, tepatnya perlintasan Rafah menuju Jalur Gaza, karena tertahan selama berhari-hari. Hanya segelintir yang diizinkan lewat oleh Israel untuk meringankan bencana kemanusiaan.

Setelah hampir dua tahun perang, para ahli yang didukung PBB mengatakan kelaparan sedang melanda wilayah Palestina. Terjadi juga kekurangan air bersih dan obat-obatan yang parah.

Namun, kelompok-kelompok bantuan mengatakan aliran pasokan penting sangat lambat, meskipun krisis terus meningkat. Israel terus menolak masuknya peralatan medis penyelamat jiwa, tempat penampungan, dan suku cadang untuk infrastruktur air. Fakta ini disingkap empat pejabat PBB, beberapa pengemudi truk, dan seorang relawan Bulan Sabit Merah Mesir kepada AFP.

Mereka mengatakan pasokan tersebut sering ditolak karena dua hal yaitu dapat digunakan untuk keperluan militer atau sedikit pelanggaran pada kemasan. Beberapa material, "Hanya karena terbuat dari logam tidak diizinkan masuk," kata Amande Bazerolle, kepala tanggap darurat di Gaza pada badan amal medis Prancis, MSF. 

Banyak alasan

Di sisi Mesir, terdapat truk penuh tandu perawatan intensif yang terpanggang matahari ditahan oleh Israel meskipun PBB melaporkan kekurangan parah di Gaza. Dalih Israel, satu palet terbuat dari plastik, bukan kayu. Pengiriman lain ditolak karena satu palet miring atau plastik kemasannya tidak dibungkus dengan baik.

Kepala Bulan Sabit Merah Mesir, Amal Emam, melanjutkan meskipun semua telah disiapkan dan disetujui sebelumnya, pengiriman masih dapat ditolak. "Anda dapat menempelkan nomor persetujuan PBB di sisi palet yang berarti palet tersebut harus melewati batas dan disetujui semua pihak, termasuk COGAT, tetapi kemudian palet tersebut sampai di perbatasan dan dikembalikan begitu saja." COGAT adalah badan kementerian pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil di wilayah Palestina.

Mematuhi aturan pembatasan itu juga sangat mahal. "Seumur hidup sebagai seorang relawan kemanusiaan, saya belum pernah melihat hambatan seperti ini diterapkan pada setiap bantuan, bahkan hingga ke ujung kain kasa," tambahnya. 

Obat-obatan sederhana seperti ibuprofen membutuhkan waktu seminggu untuk sampai ke Gaza. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sering kali terburu-buru mengirimkan insulin dan obat-obatan lain yang sensitif suhu dengan truk biasa tetapi pejabat Israel menolak penggunaan kontainer berpendingin.

Sopir mengeluh

Di suatu gudang tenda, terlihat puluhan tabung oksigen terbengkalai, berdebu berbulan-bulan setelah ditolak, di samping kursi roda, toilet portabel, dan generator. "Sepertinya mereka menolak apa pun yang dapat memberikan sedikit rasa kemanusiaan," kata seorang staf PBB kepada AFP yang meminta namanya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang berbicara kepada pers.

Juru bicara badan kemanusiaan PBB OCHA, Olga Cherevko, menyaksikan daftar terlarang sangat banyak. Bahkan, para pengemudi truk turut melaporkan keluhan.

Sopir truk asal Mesir, Mahmoud El-Sheikh, mengatakan ia menunggu selama 13 hari di tengah terik matahari dengan truk penuh tepung. "Kemarin, 300 truk dipulangkan. Hanya 35 yang diizinkan masuk," katanya. "Semua atas kebijakan mereka."

Seorang pejabat WHO mengatakan paling banyak 50 truk memasuki Gaza setiap hari. Menlu Mesir Badr Abdelatty mengatakan hanya 130-150 truk yang melintas setiap hari. Ini berarti hanya sekitar sepertiga dari yang dibutuhkan. "Ini kelaparan yang direkayasa," kata Abdelatty. 

Pekan lalu, COGAT membantah telah memblokade bantuan. Dalam unggahan di X, mereka mengatakan Israel memfasilitasi bantuan kemanusiaan sambil menuduh Hamas mengeksploitasi bantuan untuk memperkuat kemampuan militernya. (I-2)