Tolak Hamas Kembali Berkuasa di Gaza

MENTERI Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan sikap Washington yang menolak keterlibatan Hamas dalam pemerintahan Gaza. Rubio menyatakan AS akan terus berkoordinasi dengan Mesir untuk memastikan Hamas tidak mendapatkan legitimasi politik pasca-konflik.

“Hamas tidak boleh kembali berkuasa di Gaza atau memiliki peran dalam pemerintahan Palestina ke depan,” ujar Rubio seperti dilansir dari laman resmi Secretary of State.

Rubio juga mengapresiasi upaya Mesir dalam menjaga stabilitas kawasan serta peran aktifnya dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, ia memperingatkan bahwa segala upaya rekonstruksi harus dilakukan tanpa melibatkan Hamas sebagai entitas politik yang sah.

Baca juga : Israel Halang-halangi Warga yang Pulang ke Gaza Utara

Sebelumnya, Hamas menerima proposal Mesir untuk membentuk komite bersama Palestina dalam mengelola Gaza setelah perang berakhir. Dalam pernyataan yang dirilis pada 6 Desember lalu, Hamas menyatakan telah mengadakan pembicaraan mendalam dengan Fatah di Kairo guna membentuk komite yang akan menjalankan Gaza.

"Hamas menyampaikan persetujuannya terhadap proposal Mesir dalam membentuk komite dukungan komunitas yang akan beroperasi melalui mekanisme nasional yang inklusif," demikian pernyataan resmi Hamas seperti dilaporkan TRT Afrika.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menegaskan kembali sikap lama Mesir yang menentang segala bentuk pemindahan paksa atau mendorong pemindahan penduduk, baik secara sementara maupun permanen. Tindakan semacam itu mengancam stabilitas dan merusak peluang perdamaian serta kehidupan berdampingan antarbangsa.

Baca juga : Rincian Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Hamas Selama Enam Minggu

Meskipun tidak secara spesifik menyebut penduduk mana yang ia maksud, pernyataan Abdelatty muncul setelah Presiden AS Donald Trump menyerukan relokasi warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania. Menurut Trump, ruang layak huni di Gaza sudah tidak layak akibat perang Israel sejak 7 Oktober 2023.

Abdelatty menambahkan Mesir saat ini menampung lebih dari 10 juta pengungsi, termasuk pengungsi dan migran ilegal dari 62 negara. Tanggung jawab besar itu ditanggung atas nama komunitas internasional selama bertahun-tahun.

"Mesir memastikan para pengungsi dan migran memiliki akses ke layanan dasar, berintegrasi ke dalam masyarakat Mesir, dan tidak dikurung di kamp-kamp atau pusat pengungsi," katanya seperti dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir di halaman Facebook resminya.

Baca juga : Investigasi: Editor Senior BBC terkait CIA dan Mossad

"Saya katakan ini dengan sejujurnya: Kapasitas kami untuk mengakomodasi dan melanjutkan upaya ini berada dalam risiko, terutama mengingat dukungan internasional yang tidak mencukupi dibandingkan dengan tekanan yang kami hadapi,” lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengusulkan pemindahan warga Gaza ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania. Trump mengeklaim bahwa penduduk di wilayah kantong Palestina itu akan lebih aman jika tinggal di tempat lain, jauh dari konflik yang berkepanjangan.

"Saya ingin mereka tinggal di tempat yang lebih aman, tanpa gangguan, revolusi, dan kekerasan seperti yang mereka alami di Gaza," ujar Trump kepada awak media di Air Force One, Senin, 27 Januari 2025, seperti dikutip dari Al-Arabiya, Rabu, 29 Januari 2025.

Baca juga : Houthi, Iran, Hamas Kecam Israel Serang Fasilitas Sipil Yaman

Kejahatan Genosida
Euro-Med Human Rights Monitor, sebuah organisasi hak asasi manusia berbasis di Jenewa yang berfokus pada pelanggaran di kawasan Timur Tengah dan Eropa, menegaskan pernyataan Trump merupakan dukungan eksplisit terhadap kejahatan genosida Israel di Gaza.

"Israel telah melakukan genosida di Gaza sejak 7 Oktober 2023, termasuk dengan menghancurkan semua kebutuhan dasar untuk kehidupan di wilayah itu," tulis Euro-Med Human Rights Monitor.

Euro-Med Human Rights Monitor menyatakan pengusiran paksa warga Gaza akan semakin memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah sangat kritis.

Sementara itu, studi yang diterbitkan Komite Palestina Inggris (BPC) memaparkan besarnya kolaborasi militer Inggris dengan Israel dalam konteks kewajiban hukum Inggris terkait pelanggaran berat Israel terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional.

Inggris tidak hanya gagal memenuhi tanggung jawab pihak ketiga untuk menegakkan hukum internasional, termasuk tugasnya untuk mencegah genosida, tetapi juga telah secara aktif terlibat dalam tindakan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina selama 15 bulan terakhir.

"Inggris secara hukum terikat untuk bertindak baik guna mencegah terjadinya genosida maupun mengadili individu atau badan yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut dalam yurisdiksinya sendiri dan, jika memungkinkan, secara internasional," ungkap laporan itu seperti dilansir dari Anadolu. (Fer/Ant/P-3)