Pengadilan Kembali Terbitkan Surat Penangkapan terhadap Presiden Korea Selatan

PENYIDIK antikorupsi Korea Selatan telah mengamankan surat perintah penangkapan baru yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk Presiden Yoon Suk-yeol. Ia telah dimakzulkan atas upaya darurat militer yang gagal sehingga membuat negara tersebut dilanda kekacauan.

Yoon diyakini bersembunyi di kediamannya dikelilingi oleh ratusan penjaga yang mencegahnya untuk ditahan. Namun, ia kini sulit untuk berkelit lantaran badan antikorupsi dan polisi mendapat surat perintah baru dari pengadilan yang sama yang mengeluarkan perintah pertama.

"Surat perintah penangkapan yang diminta kembali untuk tersangka Yoon dikeluarkan hari ini (Selasa) di sore hari," kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan dilansir dari TRT World, Rabu (8/1/2024).

Baca juga : Kepolisian Sepakat Eksekusi Perintah Penangkapan Presiden Yoon Suk-yeol

Kantor Investigasi Korupsi (CIO), yang memimpin penyelidikan terhadap Yoon, telah merahasiakan jangka waktu surat perintah kedua yang baru saja dikabulkan oleh pengadilan. Adapun surat perintah awal memiliki durasi selama tujuh hari dan berakhir pada Senin kemarin.

Keputusan darurat militernya yang gagal pada 3 Desember telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade. Sebelumnya, Yoon yang merupakan mantan jaksa agung itu telah menolak pemeriksaan sebanyak tiga kali.

Setelah berita tentang surat perintah baru itu tersebar, para pendukung Yoon mengatakan akan mendatangi kediamannya di ibu kota Seoul untuk mendukung pemimpin yang dimakzulkan itu. Surat perintah baru itu membuat para penentang Yoon semakin yakin bahwa yang bersangkutan akan diadili.

Baca juga : Perintah Penangkapan Terhadap Presiden Yoon Dinyatakan Legal dan Sah

Jika penyidik dapat menahan Yoon, ia akan menjadi presiden Korea Selatan pertama yang sedang menjabat yang ditangkap. Namun, Kepala CIO Oh Dong-woon tidak yakin apakah Yoon masih berada di dalam kediaman presiden.

Di sisi lain, Majelis Nasional Korea Selatan bersiap melakukan pemungutan suara ulang pada Rabu atas dua rancangan undang-undang (RUU) mengenai pemberlakuan darurat militer oleh Presiden dimakzulkan Yoon Suk-yeol dan tuduhan seputar Ibu Negara Kim Keon-hee.

Jika RUU itu gagal mendapat dua pertiga suara dukungan yang dibutuhkan untuk membatalkan veto Presiden, RUU akan dibatalkan.

RUU lainnya yang akan diajukan untuk pemungutan suara ulang menyerukan penyelidikan jaksa khusus terhadap dua tuduhan utama yang melibatkan Ibu Negara terkait dugaan keterlibatannya dalam skema manipulasi saham dan campur tangan dalam nominasi pemilu melalui seorang perantara politik. (Yonhap-OANA/Anadolu/Ant/P-3)