Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
MAJELIS Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa (17/12) mengadopsi resolusi yang menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dengan suara mayoritas yang sangat besar.
Sebanyak 172 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut. Hanya tujuh negara--Israel, Amerika Serikat, Mikronesia, Argentina, Paraguay, dan Papua Nugini--yang menentangnya. Delapan negara abstain, termasuk Ekuador, Liberia, Togo, Tonga, Panama, Palau, Tuvalu, dan Kiribati.
Perlu dicatat bahwa kehadiran pemerintah sayap kanan dan ekstremis di Argentina, Paraguay, dan Ekuador berkontribusi terhadap penentangan mereka terhadap resolusi ini serta resolusi lain yang menyangkut hak asasi manusia secara umum.
Pengadopsian resolusi ini mencerminkan penolakan global terhadap pendudukan dan aktivitas kolonial Israel yang menghalangi rakyat Palestina untuk mencapai hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan hidup bermartabat di negara merdeka.
Resolusi tersebut menyoroti pendapat penasihat Mahkamah Internasional yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal dan menyerukan agar pendudukan tersebut segera diakhiri karena dampaknya yang menghancurkan terhadap kemampuan rakyat Palestina untuk melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana dijamin oleh Piagam PBB dan hukum internasional.
Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyambut baik adopsi resolusi tersebut oleh Majelis Umum PBB. Kementerian menekankan bahwa resolusi tersebut merupakan hak yang fundamental dan tidak dapat dicabut serta landasan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kementerian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada negara-negara sahabat dan saudara, serta negara-negara yang mensponsori dan memberikan suara mendukung resolusi tersebut, pada saat rakyat Palestina mengalami genosida dan pelanggaran berkelanjutan terhadap semua hak mereka, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.
Kementerian menyoroti pentingnya penerapan resolusi Majelis Umum yang mendukung pendapat penasihat Mahkamah Internasional tentang ilegalitas pendudukan Israel.
Kementerian Luar Negeri mendesak negara-negara yang tidak mendukung resolusi tersebut dan memberikan suara negatif untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka dan bergabung dengan mayoritas moral sesuai dengan hukum internasional.
Kementerian juga menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja sama dengan anggota masyarakat internasional guna melaksanakan resolusi-resolusi ini dan mengubahnya menjadi mekanisme tindakan yang efektif. (Wafa/Z-2)
PBB kembali mendesak pencabutan blokade yang diberlakukan Israel atas wilayah Gaza dan menekankan pentingnya akses untuk pengiriman bantuan.
OCHA mengecam perintah evakuasi massal yang dikeluarkan Israel di wilayah Deir el-Balah, Gaza Tengah.
Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Gaza. Sedikitnya 67 warga tewas saat berebut bantuan PBB, sementara kelaparan semakin parah dan rumah sakit kewalahan.
PRESIDEN Prabowo Subianto dikabarkan akan berbicara dalam sidang sesi ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat,
PBB merupakan pajak tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik properti, baik rumah, ruko, kantor, maupun tanah kosong.
Kehadiran di kantor PBB sejalan dengan inisiatif Jakarta sebagai Asean Hub, yang mendorong posisi Jakarta sebagai pusat kerja sama dan inovasi kawasan Asean.
SEDIKITNYA 798 warga Palestina tewas oleh pasukan militer Israel selagi mereka mengakses bantuan kemanusiaan di Gaza sejak akhir Mei 2025.
LAPORAN baru dari Israel menuduh Hamas menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang selama serangan 7 Oktober. Namun, seorang pejabat tinggi PBB membantahnya.
AMERIKA Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved