Israel Perluas Pendudukan di Dataran Tinggi Golan, ini Tanggapan HTS

PEMERINTAH Israel menyetujui rencana untuk mendorong perluasan permukiman di Dataran Tinggi Golan, Suriah, yang saat ini diduduki. 

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan langkah itu diperlukan karena front baru telah terbuka di perbatasan Israel dengan Suriah setelah jatuhnya rezim Bashar Al-Assad ke tangan aliansi pemberontak. 

Netanyahu bakal menggandakan populasi warga Israel di Dataran Tinggi Golan. Wilayah tersebut sudah direbut dan diduduki Israel sejak 1967 meski dianggap ilegal menurut hukum internasional. 

Baca juga : Komandan Pemberontak Suriah akan Buru Penyiksa di Tahanan Rezim Assad

Pasukan Israel pindah ke zona penyangga yang memisahkan Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada hari-hari setelah tumbangnya rezim Assad. Netanyahu mengeklaim Israel tidak tertarik pada konflik dengan Suriah meski seakan menangguk keuntungan dari jatuhnya rezim Assad. 

"Kami akan menentukan kebijakan Israel mengenai Suriah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Israel akan terus mempertahankan wilayah itu, membuatnya makmur, dan menempatinya," katanya. 

Dataran Tinggi Golan juga berbatasan dengan Suriah. Terdapat lebih dari 30 permukiman Israel di Dataran Tinggi Golan yang merupakan rumah bagi sekitar 20.000 orang. Mereka dianggap ilegal menurut hukum internasional. 

Baca juga : Apa itu Israel Raya atau Greater Israel? Ini Penjelasannya

Namun, mantan perdana menteri Israel Ehud Olmert mengkritik kebijakan Netahnyahu. Menurutnya, tidak ada alasan apa pun bagi Israel untuk memperluas wilayahnya ke Dataran Tinggi Golan. 

"Perdana menteri (Netanyahu) mengatakan kami tidak tertarik memperluas konfrontasi dengan Suriah dan kami berharap kami tidak perlu berperang melawan pemberontak baru yang saat ini mengambil alih Suriah. Jadi mengapa kami melakukan hal yang sebaliknya?" katanya. 

"Kami memiliki cukup banyak masalah untuk ditangani," imbuh Olmert. 

Baca juga : Terobos Quneitra, Pasukan Pendudukan Israel Langgar Kedaulatan Suriah

Pengumuman Netanyahu muncul sehari setelah pemimpin de-facto baru Suriah Ahmed al-Sharaa mengkritik Israel atas serangan yang terus dilakukannya terhadap target militer di negara itu. Israel dilaporkan menargetkan fasilitas militer. 

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mencatat lebih dari 450 serangan udara Israel di Suriah sejak 8 Desember lalu termasuk 75 serangan sejak Sabtu. 

Al-Sharaa, yang juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani, mengatakan serangan itu kelewat batas dan berisiko meningkatkan ketegangan. 

Baca juga : Israel Gelar Serangan Udara Sasar 100 Lokasi di Suriah

"Kondisi negara yang lelah perang, setelah bertahun-tahun konflik dan perang, tidak memungkinkan terjadi konfrontasi baru," ujarnya. 

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sebelumnya mengatakan serangan tersebut diperlukan untuk menghentikan senjata jatuh ke tangan para ekstremis. 

Presiden Bashar Al-Assad dan keluarganya melarikan diri ke Rusia dan mencari suaka usai kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pimpinan Al-Sharaa memimpin faksi pemberontak dalam serangan kilat di Damaskus. 

Kelompok-kelompok tersebut terus membentuk pemerintahan transisi di Suriah yang secara teoritis dipimpin oleh Al-Sharaa. 

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington telah melakukan kontak langsung dengan HTS. Utusan PBB untuk Suriah Geir Pedersen mengatakan pada dia berharap sanksi terhadap negara itu segera diakhiri untuk membantu memfasilitasi pemulihan ekonomi. 

"Kami berharap sanksi segera berakhir sehingga kami dapat melihat upaya nyata untuk membangun Suriah," kata Pedersen di Damaskus kietika bertemu dengan pemerintah sementara Suriah. 

Di tempat lain, Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler mengatakan Ankara siap memberikan dukungan militer kepada pemerintah baru Suriah. 

"Penting untuk melihat apa yang akan dilakukan pemerintahan baru. Kami pikir perlu memberi mereka kesempatan," kata Guler. (BBC/Z-2)