Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia mengungkapkan Kedutaan Besar RI di Damaskus telah mendata sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin dievakuasi dari Suriah.
"Saat ini kami lagi data jumlah WNI yang sudah mulai terindikasi akan minta bantuan pemerintah untuk dievakuasi dari Suriah," kata Juru Bicara Kemenlu Rolliansyah Soemirat kepada Media Indonesia, Senin (9/12).
Menurutnya, pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengevakuasi WNI dari Suriah.
"Pemerintah akan terus lakukan persiapan," sebutnya.
Sebelumnya, Kemenlu RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus memastikan sebanyak 1.162 WNI yang berada di Suriah dipastikan dalam kondisi aman setelah rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad jatuh.
"Seluruh WNI di Suriah dalam keadaan aman," demikian dikutip pernyataan Kemenlu RI Senin (9/12).
KBRI Damaskus telah mengambil semua langkah yang dipandang perlu untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke tempat yang lebih aman, jika situasi keamanan memburuk.
"WNI di Suriah diimbau untuk senantiasa tenang, tidak bepergian dari rumah untuk sementara, dan tetap menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI," tambah pernyataan tersebut.
Kemenlu RI menambahkan bahwa Indonesia mengikuti secara seksama perkembangan di Suriah dan mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap keamanan regional serta dampak kemanusiaan yang ditimbulkan.
"Krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah yang tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Suriah," lanjutnya.
Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional.
Sementara itu, KBRI Damaskus juga telah menetapkan Siaga 1, status keamanan tertinggi untuk seluruh wilayah Suriah menyusul eskalasi peperangan yang terjadi.
Adapun siaga 1 hanya diterapkan pada beberapa wilayah seperti Aleppo dan Hama. Adapun sebagian besar WNI di Suriah ialah pekerja migran (TKI/TKW). (Fer/P-3)
DEWAN Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Internasional Darmansjah Djumala merespons kejatuhan rezim Presiden Suriah Bashar Al-Assad
WARGA Suriah yang menyelamatkan diri ke Turki selama perang saudara di negara mereka, mulai kembali ke Suriah setelah jatuhnya rezim Baath yang berusia 61 tahun.
PASUKAN oposisi Suriah merebut Kota Hama. Hal itu menjadi pukulan telak bagi Presiden Bashar al-Assad sejak kubu pemberontak melancarkan serangan kilat delapan hari lalu.
PASUKAN pemberontak Suriah menguasai Kota Hama. Hal itu menjadi pukulan telak bagi Presiden Bashar al-Assad.
RUSIA memantau dan menilai situasi di Suriah terkait pergerakan pasukan oposisi. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia terus berkomunikasi dengan otoritas Suriah.
KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau WNI menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok jika ada yang terdampak konflik Thailand-Kamboja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
MANTAN anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia.
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved