Kemenlu Data WNI yang Minta Dievakuasi dari Suriah

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia mengungkapkan Kedutaan Besar RI di Damaskus telah mendata sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin dievakuasi dari Suriah.

"Saat ini kami lagi data jumlah WNI yang sudah mulai terindikasi akan minta bantuan pemerintah untuk dievakuasi dari Suriah," kata Juru Bicara Kemenlu Rolliansyah Soemirat kepada Media Indonesia, Senin (9/12).

Menurutnya, pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengevakuasi WNI dari Suriah.

Baca juga : Kemenlu RI Pastikan 1.162 WNI di Suriah Aman

"Pemerintah akan terus lakukan persiapan," sebutnya.

Sebelumnya, Kemenlu RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus memastikan sebanyak 1.162 WNI yang berada di Suriah dipastikan dalam kondisi aman setelah rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad jatuh.

"Seluruh WNI di Suriah dalam keadaan aman," demikian dikutip pernyataan Kemenlu RI Senin (9/12).

Baca juga : Kota Hama Dikuasai Pemberontak Jadi Pukulan Telak bagi Al-Assad

KBRI Damaskus telah mengambil semua langkah yang dipandang perlu untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke tempat yang lebih aman, jika situasi keamanan memburuk.

"WNI di Suriah diimbau untuk senantiasa tenang, tidak bepergian dari rumah untuk sementara, dan tetap menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI," tambah pernyataan tersebut.

Kemenlu RI menambahkan bahwa Indonesia mengikuti secara seksama perkembangan di Suriah dan mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap keamanan regional serta dampak kemanusiaan yang ditimbulkan.

Baca juga : WNI akan Dievakuasi jika Kondisi Suriah Memburuk

"Krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah yang tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Suriah," lanjutnya.

Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional.

Sementara itu, KBRI Damaskus juga telah menetapkan Siaga 1, status keamanan tertinggi untuk seluruh wilayah Suriah menyusul eskalasi peperangan yang terjadi.

Adapun siaga 1 hanya diterapkan pada beberapa wilayah seperti Aleppo dan Hama. Adapun sebagian besar WNI di Suriah ialah pekerja migran (TKI/TKW). (Fer/P-3)