Wamenlu Nasir: Standar Ganda terhadap Gaza Merusak Sistem Multilateral

WAKIL Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan standar ganda yang dipertontonkan di Jalur Gaza, Palestina, saat ini merusak sistem multilateral.

"Jika pembunuhan ribuan orang tak berdosa tidak dianggap sebagai genosida, lalu apa sebutan yang pantas?" kata Wamenlu Nasir dalam pernyataan yang disampaikan di Sidang Darurat Majelis Umum PBB (ESS-10) mengenai tindakan ilegal Israel di wilayah Palestina.

Dia menyerukan perhatian dunia pada krisis kemanusiaan ini. Terlebih sebanyak delapan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menghentikan kekerasan di Gaza kandas akibat penggunaan hak veto. 

Baca juga : Batas 30 Hari Lewat, Israel Gagal Penuhi Tuntutan AS

"Dari empat resolusi yang berhasil disahkan DK PBB, tak satu pun dijalankan secara efektif," sebutnya.

Di luar itu, berbagai produk hukum dari Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang menuntut akuntabilitas dan penghentian kejahatan kemanusiaan pun tidak ada yang dipatuhi.

Menurut Nasir, standar ganda ini seolah memberikan lampu hijau kepada Israel untuk melanjutkan kekerasan terhadap rakyat Palestina dan mencederai tatanan hukum internasional.

Baca juga : 12 Pengungsi Palestina Tewas akibat Serangan Israel di Sekolah Gaza

Untuk itu, Wamenlu mengajak negara-negara untuk mulai mengambil langkah konkret melalui penghentian pengiriman senjata ke Israel, implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB dan keputusan Mahkamah Internasional secara efektif, serta perbaikan atas kondisi kemanusiaan di Gaza melalui bantuan internasional.

Indonesia juga menyesalkan langkah Israel yang terus menghambat masuknya bantuan internasional ke Gaza dan meningkatnya upaya mendiskreditkan UNRWA. 

"Kami turut merasa kehilangan atas gugurnya 333 pekerja kemanusiaan, termasuk 249 staf UNRWA, saat membantu warga Gaza. Mereka harapan terakhir bagi keberlangsungan hidup rakyat Gaza," lanjut Nasir. 

Baca juga : Anggota PBB Diminta Intervensi untuk Hentikan Israel Larang UNRWA

Selama ini, UNRWA telah menjadi penyelamat bagi lebih dari 2 juta pengungsi Palestina. Indonesia juga meyakini bahwa solusi dua negara adalah jalan satu-satunya menuju perdamaian yang berkelanjutan antara Palestina dan Israel.

"Saatnya dunia berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, bukan pada kekerasan," tegasnya sembari mendesak semua negara untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina tanpa syarat. Sikap ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang terus menyerukan solidaritas terhadap rakyat tertindas di seluruh dunia, termasuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Untuk itu, Indonesia akan terus teguh membela keadilan dan memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di Gaza.

Baca juga : Dubes Israel untuk PBB Umumkan Putus Hubungan dengan UNRWA

Sidang Darurat ini diselenggarakan sebagai akibat dari digunakannya hal veto salah satu negara anggota tetap DK PBB atas rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata di Gaza pada 20 November 2024. 

Melalui sesi sidang darurat ini, negara-negara anggota PBB diharapkan dapat mengesahkan dua resolusi, yakni resolusi yang mendorong gencatan senjata di Gaza serta dukungan politik terhadap UNRWA.

Indonesia mengajak seluruh negara anggota mendukung kedua resolusi dimaksud untuk menghentikan kekerasan dan mengembalikan kemanusiaan pada sistem tatanan dunia. "Saat dunia memilih berpihak pada keadilan, penderitaan rakyat Palestina bisa segera diakhiri," pungkasnya.

Diketahui, sejak 7 Oktober 2023, konflik Gaza merenggut sebanyak 44.532 jiwa. Mayoritas korban ialah perempuan dan anak. Jumlah korban ini bahkan melampaui populasi di 7 negara anggota PBB. (Z-2)