Netanyahu Hadapi Skandal Penghentian Dokumentasi Agenda Kabinet Perang 

KANTOR Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi pusat skandal baru yang melibatkan dugaan perintah untuk menghentikan perekaman rapat kabinet perang. Hal ini merupakan penyimpangan dari protokol keamanan standar.

"Kontroversi tersebut dilaporkan dimulai 7 Oktober lalu, pada hari dimulainya serangan Israel di Gaza, ketika rapat kabinet perang diadakan di Kementerian Pertahanan di Tel Aviv," lapor harian Yedioth Ahronoth.

Meskipun para pejabat keamanan pada awalnya mencatat pertemuan-pertemuan ini sesuai kebutuhan. Namun, kantor Netanyahu diduga menginstruksikan militer untuk berhenti mendokumentasikan diskusi-diskusi tersebut, dengan alasan bahwa pencatatan tidak diperlukan.

Baca juga : Kamala Harris Kalah karena Berpihak tanpa Syarat untuk Israel

Kabinet perang, yang dibentuk oleh Netanyahu setelah 7 Oktober 2023, terdiri dari Menteri Pertahanan Yoav Gallant, mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz, mantan Kepala Staf Gadi Eisenkot, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer. Netanyahu kemudian membubarkan dewan tersebut pada bulan Juni tahun ini setelah pengunduran diri Gantz dan Eisenkot.

Yang semakin memperburuk kontroversi ini adalah Channel 12 Israel mengungkapkan bahwa kantor Netanyahu sedang diselidiki karena diduga memeras seorang perwira militer dengan video sensitif untuk mengakses dan mengubah catatan dari pertemuan 7 Oktober.

Menurut Channel 12, Avi Gil, mantan sekretaris militer Netanyahu, memberi tahu Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara tentang dugaan pelanggaran protokol.

Baca juga : Beri Selamat kepada Trump, PM Israel Netanyahu: Kemenangan Besar

Investigasi ini bertepatan dengan penyelidikan terpisah oleh unit polisi Lahav 433 Israel terhadap dugaan pemalsuan dokumen di kantor Netanyahu, di samping penyelidikan Shin Bet yang sedang berlangsung terhadap kebocoran informasi intelijen yang sensitif.

Adapun lima orang, termasuk juru bicara Netanyahu Eli Feldstein dan pejabat senior lainnya, telah ditahan.

Kasus-kasus ini telah meningkatkan kekhawatiran publik atas praktik keamanan dan akuntabilitas kantor Netanyahu di tengah tuduhan bahwa para pejabat berusaha mengalihkan tanggung jawab atas kegagalan yang mereka rasakan menjelang perang Gaza pada 7 Oktober.

Israel terus melancarkan serangan dahsyat di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, menewaskan lebih dari 43.500 warga Palestina dan menjadikan daerah kantong itu hampir tidak bisa dihuni.

Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di daerah kantong yang diblokade tersebut. (Anadolu/fer)