Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MISI Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (21/10) menyampaikan kekhawatiran serius terkait keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam kemungkinan serangan militer Israel terhadap Iran dan menuduh Washington terlibat secara langsung.
Iran mengungkapkan kekhawatiran itu melalui surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan presiden Dewan Keamanan terkait pernyataan terbaru Presiden AS Joe Biden yang mengaku mengetahui rencana Israel untuk melancarkan serangan terhadap Iran.
"Pernyataan provokatif ini sangat mengkhawatirkan, karena menunjukkan ada persetujuan terselubung dan dukungan eksplisit dari Amerika Serikat terhadap agresi militer Israel yang tidak sah terhadap Iran," demikian isi surat tersebut.
Ia menekankan bahwa retorika semacam itu merusak klaim berulang Washington yang mendukung penurunan ketegangan di Timur Tengah.
Surat tersebut mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, pada 18 Oktober di X. Abbas memperingatkan, "Siapa pun yang memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang bagaimana dan kapan Israel akan menyerang Iran dan/atau memberikan dukungan dan sarana untuk tindakan bodoh tersebut, seharusnya bertanggung jawab atas segala kemungkinan korban."
Iran menuduh AS terlibat melalui penyediaan keahlian teknis dan senjata canggih, termasuk sistem pertahanan udara yang mutakhir, kepada Israel.
Misi Iran menyalahkan Washington atas keterlibatan dalam agresi Israel terhadap Iran dan segala akibatnya.
"Dalam hal ini, AS juga sudah terlibat dalam kejahatan perang dan kampanye genosida yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza dan Libanon," tambah surat itu.
Surat tersebut juga meminta Dewan Keamanan untuk mengutuk AS atas Tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional serta menuntut agar AS, sebagai anggota tetap dewan, memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional dan Piagam PBB.
Dokumen-dokumen tertanggal 15 dan 16 Oktober mulai beredar pada Jumat (18/10) setelah Middle East Spectator membagikannya di Telegram. Menurut laporan, kebocoran ini berasal dari dalam komunitas intelijen AS.
Salah satu dokumen yang diduga disusun oleh Badan Intelijen Geospasial Nasional Departemen Pertahanan menunjukkan bahwa rencana Israel termasuk relokasi amunisi.
"Angkatan Udara Israel melanjutkan penanganan rudal balistik yang diluncurkan dari udara (ALBM), mengoperasikan UAV yang dilindungi, dan melakukan latihan dengan kekuatan besar kedua dari tanggal 15 hingga Oktober 2024, menurut analisis citra," demikian bunyi dokumen tersebut.
Dokumen itu juga mencatat bahwa sejak 8 Oktober, Angkatan Udara Israel telah menangani setidaknya 16 ALBM Golden Horizon dan lebih dari 40 ALBM IS02 (Rocks). Dokumen itu menyatakan penanganan ALBM berlanjut di Pangkalan Udara Hatzerim hingga 16 Oktober.
Dokumen lain, yang diduga berasal dari Badan Keamanan Nasional, merinci latihan Angkatan Udara Israel yang melibatkan rudal udara-ke-permukaan, yang diperkirakan sebagai persiapan untuk serangan terhadap Iran.
Pertukaran serangan antara Tel Aviv dan Teheran meningkat tahun ini setelah Israel mengebom Kedutaan Iran di Suriah pada 1 April, menewaskan pejabat militer senior.
Iran merespons serangan itu dua minggu kemudian dengan meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke Israel. (Ant/Z-2)
Guterres telah mengirimkan surat resmi mengundang Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok untuk pertemuan yang akan digelar pada Senin (30/8).
Sekitar 113 orang berada di dalam penerbangan ke Doha yang dioperasikan oleh Qatar Airways milik negara.
Heyzer, 73, telah memegang berbagai posisi senior di PBB, khususnya antara 2007 dan 2014 sebagai Kepala Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik.
"Saya tahu kalian mungkin kecewa. Tapi kita berada dalam pertarungan hidup kita, pertarungan ini harus dimenangkan."
Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa Guterres juga telah memperhatikan pengunduran diri Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok.
"Jika kita gagal memvaksinasi setiap orang, kita memunculkan varian baru yang menyebar melintasi perbatasan dan membuat kehidupan sehari-hari dan ekonomi terhenti.”
Permintaan Rusia untuk penyelidikan independen atas ledakan pipa gas Nord Stream ditolak Dewan Keamanan PBB.
Negara-negara sekutu Ukraina berfokus pada perlindungan prinsip-prinsip piagam PBB yang dinilai telah dilanggar oleh otoritas Moskow dengan menginvasi Ukraina tahun lalu.
Duta Besar AS, Linda Thomas-Greenfield menuduh Sudan mengancam untuk mengusir misi PBB di tengah perang saudara saat ini.
Sebanyak 12 dari 15 anggota Dewan memberikan suara mendukung resolusi, sementara Rusia dan Inggris abstain.
Tuntutan reformasi PBB sudah disuarakan Bung Karno (Presiden pertama Indonesia Soekarno) dalam pidato beliau di Sidang Umum PBB 1960.
INDONESIA berharap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) segera mengambil langkah penting untuk mengatasi situasi di Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved