Hamas Tolak Resolusi PBB soal Penempatan Pasukan Internasional di Gaza

OTORITAS Hamas di Gaza menolak resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada Senin. Resolusi tersebut menyerukan penempatan pasukan internasional di wilayah tersebut sebagai bagian dari rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat. Hamas menilai keputusan itu tidak memenuhi tuntutan serta hak politik dan kemanusiaan rakyat Palestina.

“Resolusi ini tidak memenuhi tingkat tuntutan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina serta hak-hak mereka,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan. Hamas juga menentang pembentukan pasukan internasional yang, menurut mereka, memiliki mandat untuk melakukan pelucutan senjata kelompok-kelompok Palestina di Gaza.

Pernyataan itu menegaskan rencana tersebut dianggap sebagai bentuk “perwalian internasional atas Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, kekuatannya, dan kelompok-kelompok yang menjadi komponennya”.

Baca juga : Hamas dan Israel Berseteru soal Sandera

Sebelumnya pada Senin, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang disusun Amerika Serikat untuk memperkuat rencana perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Donald Trump. Rencana itu mencakup penempatan pasukan internasional serta pembentukan jalur menuju kemungkinan berdirinya negara Palestina di masa depan.

Voting di Dewan Keamanan menghasilkan 13 suara setuju. Tidak ada negara yang memberikan suara menolak, sementara Rusia dan Tiongkok memilih abstain tanpa mengajukan veto. Washington menyambut hasil tersebut sebagai langkah yang “bersejarah dan konstruktif”.

Resolusi ini merupakan bagian dari upaya internasional yang lebih luas untuk menata kembali kondisi keamanan dan pemerintahan di Gaza setelah konflik berkepanjangan. Namun, penolakan Hamas menambah tantangan terhadap implementasi rencana tersebut, terutama terkait mandat pasukan internasional yang dinilai mereduksi kontrol kelompok itu di wilayah tersebut.

Sikap Hamas yang menolak perwalian internasional menunjukkan pembahasan lebih lanjut antara pihak-pihak terkait masih akan berlangsung intens. Penempatan pasukan, mekanisme pengamanan, serta aspek politik terkait masa depan Gaza diperkirakan tetap menjadi isu utama dalam proses diplomasi berikutnya. (AFP/Z-2)