Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK memperingatkan tentara Israel yang menargetkan personel dan posisi Pasukan Sementara PBB di Libanon (UNIFIL), juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa lokasi PBB telah terkena dampak serangan setidaknya 20 kali sejak 1 Oktober.
“Sekretaris Jenderal (Guterres) menegaskan kembali bahwa personel UNIFIL dan lokasinya tidak boleh menjadi sasaran,” kata Dujarric dalam konferensi pers.
Dia menambahkan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional. "Serangan tersebut mungkin merupakan kejahatan perang," tegasnya.
Pihaknya juga menghargai dukungan Dewan Keamanan terhadap kerja para penjaga perdamaian yang berani dan siaga dalam tugas kemanuaiaan.
"Tetap mendukung upaya untuk menciptakan ruang bagi solusi diplomatik terhadap krisis ini dan mendukung kembalinya penghentian permusuhan dan implementasi penuh. resolusi Dewan Keamanan 1701,” ujarnya.
Sementara itu, pasukan penjaga perdamaian PBB akan tetap berada di semua posisi di Libanon meskipun ada seruan Israel agar mereka pindah di tengah meningkatnya pertempuran antara Israel dan Hizbullah.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyerukan pasukan penjaga perdamaian di Libanon selatan untuk pindah dari daerah perbatasan Israel dengan Libanon. "Sepenuhnya salah bahwa pasukan Israel menargetkan pasukan PBB, UNIFIL," katanya.
Israel telah menerima kritik keras atas cedera dan kerusakan yang dialami oleh pasukan penjaga perdamaian PBB. Padahal UNIFIL telah dikerahkan di Libanon sejak serangan darat pertama dari empat serangan darat besar Israel terhadap tetangganya pada tahun 1978.
"Keputusan telah diambil bahwa UNIFIL saat ini akan tetap berada di semua posisinya meskipun ada seruan yang dibuat oleh Pasukan Pertahanan Israel untuk mengosongkan posisi yang berada di sekitar Garis Biru,” kata kepala penjaga perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix.
“Saya ingin menekankan bahwa keputusan ini masih tetap ada,” katanya, seraya menambahkan bahwa rencana tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres.
Diketahui 5 penjaga perdamaian terluka dalam serangkaian insiden pekan lalu. Selain itu, PBB menyebut pasukan Israel menerobos gerbang dan memasuki salah satu posisi UNIFIL di Libanon. (TRTWorld/Fer/P-3)
Indonesia mengecam ledakan yang melukai 3 prajurit UNIFIL di Libanon, mendesak PBB segera bertindak dan melakukan investigasi transparan atas insiden berulang.
Tiga personel Indonesia yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon mengalami luka akibat ledakan di fasilitas PBB di dekat El Adeisse, Libanon selatan
AMERIKA Serikat mengusir Wakil Duta Besar Iran untuk PBB Saadat Aghajani. Ia diusir sejak Desember 2026 atas alasan keamanan nasional.
Fraksi PAN DPR RI mengutuk keras serangan Israel terhadap pasukan perdamaian PBB di Libanon yang menewaskan prajurit TNI dalam misi UNIFIL.
Pola tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak negara sedang bernegosiasi dengan Iran untuk mengamankan jalur bagi kapal melalui Selat Hormuz.
PBB dinilai harus mengambil langkah tegas, mulai dari penyelidikan menyeluruh hingga pemberian sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab.
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, mengecam undang-undang oleh parlemen Israel terkait penerapan RUU eksekusi tahanan Palestina
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengkritik Barat soal kemunafikan HAM dan konflik global, tegaskan Malaysia tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Intelijen AS menyebut Iran masih mampu memulihkan bunker rudal dalam hitungan jam meski dibombardir. Setengah peluncur rudal dilaporkan masih utuh.
Tiga personel Indonesia yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon mengalami luka akibat ledakan di fasilitas PBB di dekat El Adeisse, Libanon selatan
Wisma Putra menyatakan undang-undang tersebut jelas bersifat diskriminatif terhadap rakyat Palestina dan menghapuskan segala bentuk kebijaksanaan kehakiman.
JDF Asia Pasifik juga mendesak langkah konkret komunitas internasional untuk menghentikan implementasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved