Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MISI tetap Palestina di PBB akan mengajukan rancangan resolusi kepada Majelis Umum PBB pekan depan guna menuntut Israel mengakhiri keberadaannya di wilayah pendudukan Palestina dalam waktu 12 bulan. Ini menurut dokumen yang diperoleh Anadolu, Kamis (12/9).
Apa saja isi rancangan resolusi itu? Berikut isinya.
Rancangan resolusi tersebut menegaskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina ialah ilegal di bawah hukum internasional, termasuk keputusan dari Mahkamah Internasional (ICJ) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC).
Rancangan resolusi itu juga mencatat bahwa pemukiman Israel melanggar hukum internasional dan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan Piagam PBB.
Baca juga : Israel Hantam Sekolah UNRWA Kamp Pengungi Gaza, 18 Tewas
Resolusi tersebut mengingatkan bahwa isu Palestina ialah, "Tanggung jawab tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa," sampai diselesaikan sesuai dengan hukum internasional serta menekankan pentingnya Israel mengakhiri pendudukan yang dimulai pada 1967.
Resolusi tersebut menuntut, "Agar Israel segera mengakhiri kehadirannya yang melanggar hukum di Wilayah Pendudukan Palestina yang merupakan tindakan yang salah secara terus-menerus dan melibatkan tanggung jawab internasional, dan melakukannya tidak lebih dari 12 bulan setelah adopsi resolusi ini."
Selain itu, resolusi tersebut menuntut agar Israel mengakhiri pendudukan sesuai dengan keputusan ICJ, menghentikan aktivitas pemukiman baru, menarik diri dari semua pemukiman, dan memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan di wilayah Palestina yang diduduki.
Baca juga : Lima Kali dalam 11 Bulan, Israel Serang Sekolah PBB di Gaza
Resolusi tersebut juga menekankan kepada semua negara anggota untuk memenuhi dengan itikad baik kewajiban yang mereka ambil sesuai dengan Piagam PBB dan mendesak negara-negara untuk mendukung hak Palestina dalam menentukan nasib sendiri, menolak situasi ilegal yang diciptakan oleh Israel, tidak membantu Israel, serta menerapkan sanksi yang diperlukan.
Dokumen tersebut menekankan pentingnya memastikan akuntabilitas atas semua pelanggaran hukum internasional untuk mengakhiri impunitas, memastikan keadilan, mencegah pelanggaran di masa depan, melindungi warga sipil, dan mempromosikan perdamaian.
Resolusi itu meminta agar konferensi itu diselenggarakan di bawah prinsip-prinsip Konvensi Jenewa tentang perlindungan warga sipil pada masa perang serta meminta pihak Swiss untuk dapat mengadakan konferensi tersebut dalam jangka waktu hingga enam bulan mendatang.
Baca juga : PBB Serukan Investigasi Penuh atas Pembunuhan Aktivis Turki-AS oleh Israel
Resolusi ini juga mengumumkan bahwa pertemuan internasional untuk membahas pertanyaan Palestina dan solusi dua negara akan berlangsung pada sesi ke-79 Majelis Umum PBB.
Rancangan resolusi meminta Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk menyampaikan laporan tentang pelaksanaan resolusi tersebut dalam waktu tiga bulan setelah diadopsi.
Rancangan resolusi yang saat ini terbuka untuk negosiasi di antara para sponsor bersama ini juga meminta adanya dukungan dari PBB dan semua organisasi terkait untuk bisa betul-betul memastikan realisasi hak penentuan nasib sendiri bagi Palestina. (Ant/Z-2)
Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimistis Indonesia dapat mewujudkan net-zero emission lebih cepat dari target pada tahun 2060.
Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia, saat ini, merupakan salah satu penyumbang terbanyak jumlah Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan global.
Dalam pidatonya, Prabowo berbicara soal isu kemanusiaan yang tidak hanya dialami warga Palestina, tetapi juga Indonesia yang pernah merasakan dijajah oleh kolonialisme selama berabad-abad.
Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB.
Pada Jumat (12/9), Majelis Umum PBB dengan resmi meloloskan sebuah resolusi yang menekankan dukungan internasional untuk penyelesaian dua negara dalam konflik antara Israel dan Palestina.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved