Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA Jumat (12/9), Majelis Umum PBB dengan resmi meloloskan sebuah resolusi penting yang menekankan dukungan internasional untuk penyelesaian dua negara dalam konflik antara Israel dan Palestina. Resolusi ini diterima dengan dukungan mayoritas yang sangat besar, dengan 142 negara memberikannya suara positif.
Dikenal sebagai Deklarasi New York, resolusi ini menyerukan pengakuan penuh untuk Negara Palestina sebagai anggota penuh PBB serta penarikan pasukan Israel dari wilayah yang dijajah. Walaupun mendapatkan dukungan yang luas, pemungutan suara tersebut juga menunjukkan adanya penolakan dari 10 negara anggota.
Berikut ini adalah daftar negara-negara yang memberikan suara "tidak" dan menentang resolusi ini:
Negara-negara ini menyatakan keberatan mereka dengan alasan bahwa resolusi tersebut terlalu bias dan dapat mengganggu proses negosiasi damai.
Di sisi lain, terdapat 12 negara yang memilih untuk abstain, mengekspresikan sikap netral atau ketidakpastian dalam masalah ini.
Sementara itu, 12 negara memutuskan untuk abstain, mencerminkan sikap netral mereka:
Teknisnya, resolusi dalam Majelis Umum PBB ini disahkan beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak gagasan pembentukan negara Palestina.
Resolusi tersebut menawarkan agar Otoritas Palestina (PA) berwenang untuk mengelola dan mengontrol seluruh wilayah Palestina, dengan komite administratif sementara dibentuk segera setelah gencatan senjata di Gaza.
Resolusi ini juga mengecam serangan Israel terhadap penduduk sipil dan infrastruktur sipil di Gaza, serta "blokade dan kelaparan yang mengakibatkan krisis kemanusiaan dan perlindungan. "
Prancis dan Arab Saudi adalah pencetus resolusi ini untuk mendukung pengakuan atas negara Palestina yang merdeka dan mempromosikan solusi dua negara.
Dengan keputusan ini, diharapkan posisi Palestina di arena internasional semakin diperkuat dan memberikan tekanan lebih kepada komunitas global untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun. (X @Un_News_Center dan Al Jazeera/Z-1)
Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimistis Indonesia dapat mewujudkan net-zero emission lebih cepat dari target pada tahun 2060.
Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia, saat ini, merupakan salah satu penyumbang terbanyak jumlah Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan global.
Dalam pidatonya, Prabowo berbicara soal isu kemanusiaan yang tidak hanya dialami warga Palestina, tetapi juga Indonesia yang pernah merasakan dijajah oleh kolonialisme selama berabad-abad.
Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved