Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
RIBUAN pasien di Korea Selatan (Korsel) masih terbengkalai dan tak mendapatkan layanan kesehatan akibat mogok kerja nasional yang dilakukan para dokter. Para dokter umum hingga spesialis melakukan mogok nasional sebagai aksi protes atas peningkatan kuota masuk sekolah kedokteran di Korsel.
Diberitakan sebelumnya oleh media-media Korsel, dokter di berbagai wilayah menutup klinik mereka selama sehari sebagai bentuk partisipasi dalam aksi mogok satu hari yang diadakan Asosiasi Kedokteran Korea. Sebelumnya, aksi serupa juga telah beberapa kali dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.
Kementerian Kesehatan Korsel menyebutkan hanya 4% dari 36.371 klinik masyarakat di negara itu, tidak termasuk praktik kedokteran gigi dan oriental, yang melakukan penangguhan operasional pada Selasa, 18 Juni 2024.
Baca juga : Dokter Mogok Kerja Massal, Layanan Kesehatan di Inggris Tersendat
Namun, gangguan layanan kesehatan bagi pasien meningkat ketika pemogokan berlangsung di tengah berkurangnya layanan di rumah sakit umum di seluruh negeri secara signifikan akibat pemogokan selama berbulan-bulan oleh para dokter magang.
Hari sebelumnya, Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul di pusat Seoul dan tiga rumah sakit afiliasinya juga melakukan pemogokan tanpa batas waktu. Mereka menuntut pemerintah mempertimbangkan kembali menaikkan kuota sekolah kedokteran dan mencabut tindakan hukum terhadap para dokter magang.
Selain itu, klinik dokter anak yang biasanya sibuk dan terletak di kawasan padat apartemen di Suwon, selatan Seoul, juga menghentikan layanan pada hari itu.
Baca juga : Korea Selatan Perintahkan Dokter yang Mogok kembali Bekerja
Pemberitahuan yang dipasang di pintu masuknya berbunyi, “Rumah Sakit ditutup karena situasi internal. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.”
Tiga dari empat klinik dokter anak di kawasan padat apartemen lainnya di Yongin, selatan Seoul, juga tutup. Hal itu membuat daftar tunggu panjang bagi lebih dari selusin pasien di klinik yang masih tetap buka.
“Saya telah mendengar banyak tentang konflik medis dan pemerintah,namun saya belum pernah terkena dampak langsung seperti yang saya alami saat ini,” kata seorang warga Seoul kepada Kantor Berita Yonhap.
Baca juga : Pasien di Korea Selatan Khawatir Menjelang Pemogokan Satu Hari Dokter
Gangguan pada pasien juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah lain selain Seoul. Termasuk kota Chuncheon di bagian timur dan pulau resor Jeju di bagian selatan.
“Kami sering datang ke klinik karena mereka sedang flu, tapi kami tidak mendapat informasi tentang penutupannya. Saya tidak yakin apakah sebuah klinik, terutama klinik anak, bisa menghentikan layanannya begitu tiba-tiba,” kata seorang ibu bermarga Koh.
Rumah sakit umum universitas di seluruh negeri, yang telah mengalami gangguan karena tidak adanya dokter magang, mengalami kemunduran berlanjut karena para dokter senior mengambil cuti untuk mengikuti pemogokan umum.
Namun, tidak ada situasi medis darurat kritis yang dilaporkan akibat pemogokan satu hari tersebut, karena hanya sebagian kecil dari klinik lingkungan di seluruh negara yang berpartisipasi dalam aksi kolektif pada Selasa itu.
(Ant/Z-9)
Dokter menekankan pentingnya penerapan pola hidup sehat dalam upaya untuk mencegah kekambuhan wasir, penyakit yang ditandai dengan nyeri, perdarahan, dan benjolan pada anus.
Situasi semakin memburuk seiring meningkatnya serangan militer dengan tujuan Israel merebut Gaza.
BARU-BARU ini, publik disuguhi kabar tidak sedap.
Direktur RSUDAM, Imam Ghozali, memastikan seluruh civitas hospitalia akan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen bersama menciptakan pelayanan bersih dan bebas pungli.
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memberi perhatian terhadap kesejahteraan dokter.
Asmirandah mengatakan bahwa informasi kesehatan yang berseliweran di media sosial tidak selalu benar, jadi lebih baik bertanya langsung kepada tenaga kesehatan profesional.
BKD Sulsel redistribusi 800 tenaga kesehatan ke 7 rumah sakit daerah untuk optimalkan SDM dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh Sulawesi Selatan.
IDAI menyambut baik kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menetapkan tunjangan sebesar Rp30 juta per bulan
Diungkap oleh laporan Future Health Index (FHI) 2025 dari Philips, manfaat maksimal hanya bisa dicapai bila ada kepercayaan, transparansi, dan desain yang inklusif.
AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan.
KETUA Umum PP PAPDI Eka Ginanjar menilai meski pemerintah memberi karpet merah pada rumah sakit asing atau klinik asing untuk beroperasi di Indonesia, tapi SDM lokal harus dilibatkan.
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved