WWF Ke-10: Peran Proaktif Swasta dan Pemda dalam Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi

FORUM World Water Forum (WWF) Ke-10 di Nusa Dua Bali menyerukan agar swasta dan pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi. 

Pemerintah Indonesia fokus mendorong peran pemerintah daerah agar mampu menyediakan infrastruktur air bagi masyarakat hingga ke pelosok, termasuk memastikan akses air bersih dan sanitasi yang layak.

"Tugas pemerintah daerah adalah memberikan akses yang setara terhadap air dan sanitasi bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang setara, aman, terjangkau, dan memadai untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Baca juga : Indonesia Hadirkan Tata Kelola Air Pamsimas dan Sanimas di World Water Forum 2024

Pemda perlu menjaga ketahanan air, yang sangat penting demi keberlangsungan generasi penerus bangsa. Pengelolaan air harus selalu dikelola dengan baik demi
kesejahteraan seluruh manusia. AHY meminta pemerintah daerah memastikan akses air dan meningkatkan infrastruktur demi kesejahteraan air untuk manusia sesuai dengan tema World Water Forum ke-10.

Seruan senada diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnivan. Ia menyebut tantangan terhadap kebutuhan air ke depannya akan semakin meningkat karena perubahan iklim berdampak nyata pada kehidupan manusia.

"Kehadiran local process dalam World Water Forum ke-10 sangat penting untuk meningkatkan kolaborasi antardaerah mengenai pengelolaan air di daerah masing-masing. Dari pengalaman Indonesia dan negara lain, tentu kita perlu
membuat arahan agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan regulasi negara kita," ujar dia. 

Baca juga : Luhut: Hadapi Krisis Air dengan Global Water Fund

Salah satu local process yang mengemuka di WWF adalah Subak, sebuah organisasi yang dimiliki masyarakat petani di Bali, yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Subak berlandaskan filosofi Tri Hita Karana (keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan) dinilai mampu menjadi contoh harmonisasi hubungan antara air dan manusia. 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) bersama Pemerintah Indonesia pun berkomitmen merawat dan mempertahankan kelestarian sistem Subak sebagai bagian dari warisan budaya dunia.

Selain peran Pemda, Indonesia juga meminta pihak swasta atau asing ikut proaktif dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi.  Sebab, pihak swasta sangat penting dalam tata kelola air berkelanjutan. 

Baca juga : Tradisi Subak Bali Diperkenalkan Joko Widodo di KTT WWF ke-10

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaprekraf) Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno menekankan pentingnya keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya air dalam mendukung terciptanya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menurut Sandiaga, Indonesia pun dikatakannya mengambil suatu kepemimpinan untuk mengonversikan peluang-peluang yang ada guna mewujudkan pariwisata berkelanjutan khususnya dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini sejalan dengan tren pariwisata ke depan yang lebih personalized, customized, localized, juga smaller in size. 

"Bagaimana semua fasilitas pariwisata dan ekonomi kreatif harus mengadopsi prinsip-prinsip untuk pengelolaan air dengan bijaksana, mengelola air untuk masa depan," kata Menparekraf Sandiaga. 

Baca juga : Presiden Jokowi: Kelangkaan Air Picu Perang dan Sumber Bencana

Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak terutama pihak swasta. Tidak hanya untuk menanamkan investasi tapi juga menghadirkan inovasi dan adaptasi. 

"Bukan hanya mencari profit semata tapi berkolaborasi untuk menghadirkan hak-hak asasi manusia yaitu akses terhadap air bersih terhadap sanitasi dan juga higienitas," kata Sandiaga.

Pemerintah akan terus mendorong dengan menghadirkan regulasi untuk keterlibatan sektor swasta di pengelolaan air lebih banyak, terutama di sektor pariwisata. Seperti dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dihadirkan di Bali yakni KEK Kura Kura dan KEK Sanur. Kedua KEK tersebut, selain menawarkan berbagai kemudahan dalam investasi, juga berfokus pada investasi yang mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. 

"Ini adalah sesuatu yang kami tangani dengan sangat serius dalam praktik pengelolaan air berkelanjutan sehingga kami dapat melindungi sumber daya air kami dan meningkatkan destinasi kami serta menjadikan sektor pariwisata kami lebih menarik dan tangguh," kata Sandiaga.

Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi juga menjadi hal yang sangat penting bagi dunia usaha dalam mendukung praktik pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. 

"Investasi di bidang air ini memang jangka panjang, saya sebut sebagai bagian dari adaptasi. Dunia usaha tidak boleh mencari untung hanya dalam waktu jangka pendek tapi melihat jangka panjang. Kedua, ini adalah bisnis berisiko, oleh karena itu kita harus berinovasi untuk mengurangi risikonya dan melakukan stabilisasi dari pendapatan kita," katanya. (Z-3)