Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Presiden Donald Trump mungkin harus membayar lebih dari US$100 juta pajak sebagai hasil dari penyelidikan Internal Revenue Service (IRS) selama bertahun-tahun terhadap klaim kerugian besar pada pencakar langit Chicago miliknya, seperti dilaporkan The New York Times dan ProPublica, Sabtu.
Organisasi berita melaporkan Trump mengklaim kerugian keuangan besar dua kali. Klaim pertama pada pengembalian pajak tahun 2008-nya, ketika ia menyatakan bangunan itu, yang pada saat itu tenggelam dalam utang, "tak berharga,". Klaim kedua tahun 2010, ketika ia telah memindahkan kepemilikannya ke dalam kemitraan baru yang juga dikuasai oleh Trump.
Klaim tahun 2008 menyebabkan Trump melaporkan kerugian sebesar US$651 juta untuk tahun tersebut, dan tidak ada indikasi bahwa hal itu menimbulkan tantangan dari IRS, seperti yang dilaporkan oleh media tersebut.
Baca juga : Biden bakal Naikkan Pajak Perusahaan
Pengacara Trump memungkinkan klaim lebih lanjut tentang kerugian pada 2010 dengan memindahkan menara Chicago ke dalam kemitraan lain, "DJT Holdings LLC," demikian dilaporkan oleh The Times dan ProPublica.
Dalam tahun-tahun berikutnya, bisnis Trump lainnya, termasuk lapangan golf, akan dipindahkan ke dalam kemitraan yang sama, yang digunakan pengacaranya sebagai dasar untuk mengklaim lebih banyak kerugian pajak dari menara Chicago. Langkah tersebut memicu penyelidikan IRS.
Kerugian-kerugian tersebut mencapai US$168 juta selama satu dekade berikutnya, demikian laporan tersebut menyebutkan.
Baca juga : Kontraktor IRS Mengaku Bersalah Bocorkan Laporan Pajak Trump
Media tersebut menghitung revisi yang diminta oleh IRS bisa menghasilkan tagihan pajak lebih dari US$100 juta.
Satu-satunya pernyataan publik tentang audit IRS terhadap klaim kerugian menara Chicago Trump datang dalam laporan kongres Desember 2022 yang dilaporkan oleh The Times dan ProPublica, yang membuat referensi yang tidak dijelaskan tentang bagian undang-undang pajak yang terlibat dalam kasus tersebut.
Pernyataan tersebut, seperti dilaporkan oleh media tersebut, mengonfirmasi audit masih berlangsung.
"Masalah ini sudah diselesaikan bertahun-tahun yang lalu, hanya untuk dibawa kembali saat ayah saya mencalonkan diri untuk jabatan. Kami yakin dengan posisi kami, yang didukung oleh surat pendapat dari berbagai ahli pajak, termasuk mantan penasihat umum IRS," kata Eric Trump, putra Trump dan wakil presiden eksekutif dari Organisasi Trump, kepada The Times dan ProPublica dalam sebuah pernyataan. (CNN/Z-3)
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
KPK gelar dua OTT di Kalsel dan Jakarta terkait pajak dan bea cukai. Menkeu Purbaya sebut momen perbaiki instansi pajak dan Bea Cukai
Gerakan Jaga Jakarta Bersih libatkan 171 ribu warga bersama Pramono Anung dan Jusuf Kalla. Aksi rutin ini untuk cegah banjir dan kota nyaman.
Studi terbaru memperingatkan AMR dapat memicu jutaan kematian dan kerugian ekonomi global hingga Rp32.000 triliun per tahun pada 2050.
Negatif Perdagangan Internasional, Dampak. Temukan dampak negatif perdagangan internasional! Pelajari risiko, kerugian ekonomi, dan konsekuensi sosial yang perlu diwaspadai.
WARGA yang menjadi korban praktik Pertamax oplosan terus bertambah. Pada Rabu (26/2), LBH Jakarta sudah menerima sebanyak 590 aduan sejak kanal pengaduan secara luring dibuka.
PENGACARA Eks Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi, Junaedi Saibih mempertanyakan mengapa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan BPKP
Ada kerugian ekonomi akibat sistem Pusat Data Nasional (PDN) sementara lumpuh dalam beberapa hari terakhir. Potensi kerugian ekonominya bisa menyentuh angka Rp1 triliun per hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved