Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SUDAN telah meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB tentang apa yang disebutnya sebagai "agresi" UAE karena diduga mendukung pasukan paramiliter yang bertempur melawan tentara, kata sumber diplomatik pada Sabtu.
Pertempuran pecah pada bulan April tahun lalu antara tentara reguler, yang dipimpin oleh pemimpin de facto Sudan Abdel Fattah al-Burhan, dan Pasukan Sokongan Cepat (RSF) yang dipimpin oleh mantan deputi Mohamed Hamdan Daglo.
Selama berbulan-bulan, tentara reguler telah menuduh Uni Emirat Arab mendukung RSF, tuduhan yang dibantah oleh UAE.
Baca juga : DK PBB Tak Mampu Atasi Konflik Global, Sekjen Guterres Peringatkan Dunia Masuki Era Kekacauan
"Kemarin, perwakilan tetap kami untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajukan permintaan untuk sesi darurat Dewan Keamanan untuk membahas agresi UAE terhadap rakyat Sudan, dan penyediaan senjata dan peralatan untuk milisi teroris," kata sumber itu kepada AFP.
Kantor berita resmi negara SUNA mengonfirmasi bahwa perwakilan PBB Sudan, Al-Harith Idriss, telah mengajukan permintaan tersebut.
SUNA mengutip Idriss mengatakan bahwa ini "sebagai tanggapan terhadap memorandum perwakilan UAE kepada Dewan", dan "dukungan UAE terhadap milisi RSF kriminal yang berperang terhadap negara menjadikan UAE sebagai penjahat dalam semua kejahatannya".
Baca juga : Menteri LHK dan Presiden IUCN Bahas Kerja Sama Pelestarian Keanekaragaman Hayati
Dalam surat kepada Dewan Keamanan pekan lalu, kementerian luar negeri UAE menolak tuduhan Sudan bahwa mereka mendukung RSF.
Surat itu menyatakan bahwa tuduhan itu "tidak beralasan (dan) tidak didukung oleh bukti yang kredibel untuk mendukungnya".
Secara terpisah, Sabtu, Dewan Keamanan PBB menyatakan "kekhawatiran mendalam" atas eskalasi pertempuran di wilayah Darfur Utara Sudan dan memperingatkan tentang kemungkinan serangan mendadak oleh RSF dan milisi sekutunya di El Fasher.
Baca juga : Sudan dan Uni Emirat Arab Memanas
Kota itu adalah ibu kota negara bagian Darfur terakhir yang belum dikuasai RSF dan menjadi tuan rumah sejumlah besar pengungsi.
Pejabat PBB mengeluarkan peringatan serupa Jumat lalu, dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk menyatakan "kekhawatiran serius".
Kantor juru bicara Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan serangan terhadap El Fasher "akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi populasi sipil... di daerah yang sudah berada di ambang kelaparan."
Baca juga : Rusia dan Uni Emirat Arab Minta Pertemuan Darurat PBB Terkait Serangan Gaza
Perang Sudan telah menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa lebih dari 8,5 juta orang untuk mengungsi dari rumah mereka dalam apa yang disebut PBB sebagai "krisis pengungsi terbesar di dunia".
Pada bulan Desember, Khartoum menuntut 15 diplomat Uni Emirat Arab meninggalkan negara itu setelah seorang komandan tentara menuduh Abu Dhabi mendukung RSF, dan protes di Port Sudan menuntut pengusiran duta besar UAE.
The Wall Street Journal, mengutip pejabat Uganda, melaporkan Agustus lalu bahwa senjata ditemukan di pesawat kargo UAE yang mengangkut bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Sudan di Chad, memicu penolakan dari Abu Dhabi. (AFP/Z-3)
Menlu RI menyampaikan perdamaian bukan hanya ditandai dengan tidak adanya perang, namun juga kondisi demokrasi, HAM dan pembangunan sama-sama ditegakkan.
PEMERINTAH RI pekan ini mulai menggelar pameran foto bertema Menabur benih perdamaian di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat
Dipilihnya batik sebagai dress code sidang DK PBB merupakan bentuk penghormatan anggota DK PBB bagi Indonesia yang memegang Presidensi DK PBB untuk Mei 2019.
Ruang sidang Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dalam pertemuan hari ini dimeriahkan dengan berbagai ragam motif batik maupun tenun yang dikenakan para delegasi.
"Saya menghargai lebih dari 3.000 personel penjaga perdamaian dari Indonesia yang saat ini melayani dalam delapan operasi perdamaian PBB."
SIDANG Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dipimpin Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, sebagai Presiden DK PBB periode Mei 2019, berlangsung unik
Langkah ini juga dianggap bagian dari upaya MUO untuk memperkuat misi organisasi dalam mendukung perempuan di seluruh dunia.
Kerja sama tersebut menjadi kesepakatan pertama yang dilakukan antara negara Arab dan negara Yahudi.
Seorang anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Nahyan, menandatangani perjanjian kemitraan senilai US$92 juta pada Senin dengan pemilik klub, Moshe Hogeg.
Tahun lalu, Van Marwijk sempat didepak dari timnas Uni Emirat Arab setelah sembilan bulan melatih timnas tersebut.
Timnas Indonesia antusias menjalani latihan perdana ntuk persiapan menghadapi tiga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G di Uni Emirat Arab (UEA).
Thailand menjadi lawan pertama yang dihadapi pada 3 Juni 2021 mendatang, empat hari kemudian bersua Vietnam, dan terakhir Uni Emirat Arab (UEA) 11 Juni 2021.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved