Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MASIIH terdapat sembilan bulan menuju pemilihan presiden, tetapi Donald Trump telah mengambil pengaruh luar biasa ketika ia berusaha membentuk kebijakan luar negeri AS sesuai ambisinya untuk kembali ke Gedung Putih.
Meskipun menjadi warga sipil sejak meninggalkan jabatan tahun 2021, politisi Republik ini mencalonkan diri kembali dan mendorong partainya menolak RUU yang mengaitkan tindakan keamanan perbatasan paling ketat dalam satu generasi dengan bantuan Ukraina sebesar US$60 miliar.
"Jangan BODOH!!! Kita membutuhkan RUU Perbatasan dan Imigrasi terpisah. Itu seharusnya tidak diikat dengan bantuan luar negeri dengan cara apa pun!" tulis Trump, yang hampir pasti akan menghadapi Presiden Joe Biden lagi pada November, di media sosial.
Baca juga : Biden Menguatkan Ancaman ke Partai Republik Terkait Bantuan Militer untuk Ukraina
Biden dan Trump menawarkan pendekatan yang sangat berbeda terhadap Ukraina, dengan Demokrat itu yakin membantu sekutu pro-Barat untuk menahan Rusia penting untuk menjamin dunia yang lebih aman, sementara pendahulunya mendorong kebijakan isolasionis "Amerika Pertama."
Di dalam negeri, Biden telah menekankan kebijakan imigrasi yang manusiawi, tetapi Republikan menunjukkan statistik yang menunjukkan penangkapan migran mencapai rekor tertinggi sebanyak 302.000 pada Desember, lonjakan yang dijadikan Trump sebagai isu utama dalam kampanye.
Permintaan agar bantuan militer untuk Ukraina dihubungkan dengan reformasi imigrasi berasal dari Republikan, dengan Trump ingin menyamakan krisis di perbatasan dengan kekacauan di luar negeri yang katanya bisa dia hindari.
Baca juga : Lagi, Biden Minta Dana Perang US$106 Miliar untuk Ukraina dan Israel
Pada Minggu, senator mengumumkan paket imigrasi bipartisan senilai US$118 miliar yang telah dijanjikan Biden untuk disahkan menjadi undang-undang. Paket ini terkait dengan paket bantuan luar negeri yang mencakup US$60 miliar untuk Ukraina dan US$14 miliar untuk Israel.
Kesepakatan ini menyediakan US$20 miliar dalam pendanaan perbatasan baru dan akan menjadi kemenangan besar bagi para pejuang imigrasi, karena penuh dengan pengorbanan yang biasanya akan ditentang oleh Demokrat.
"Kita tidak memiliki cukup agen. Kita tidak memiliki cukup orang. Kita tidak memiliki cukup hakim. Kita tidak memiliki cukup orang di sini. Kami membutuhkan bantuan. Mengapa mereka tidak memberi saya bantuan?" kata Biden yang frustasi pada Senin ketika ditanya tentang prospek RUU ini.
Baca juga : Trump Susul Biden ke Michigan
Namun, Trump memiliki pengaruh kuat atas Republikan yang memimpin Dewan Perwakilan Rakyat dan telah berkali-kali memanggil partainya untuk membunuh legislasi ini dan menolak Biden dan Demokrat kemenangan politik menjelang pemilihan November.
"RUU ini adalah hadiah besar bagi Demokrat, dan aksi bunuh diri bagi Partai Republik," kata Trump pada hari Senin di situs web Truth Social miliknya.
Beberapa anggota Republik di distrik yang dimenangkan Biden telah menyatakan kekhawatiran terhadap penolakan terhadap kesepakatan ini, terutama ketika partai berencana untuk memakzulkan Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas pekan ini terkait krisis perbatasan.
Baca juga : Utang Amerika, Sejumlah Pihak Kecam Kesepakatan Biden dan McCarthy
Tetapi kemenangan besar Trump dalam pemilihan pendahuluan awal dalam pemilihan presiden Republik telah mengukuhkan dukungan terhadap pencalonannya, dengan lebih dari 150 anggota Kongres sekarang mendukungnya.
Ujian kritis bagi RUU ini akan menjadi pemungutan suara prosedural pertamanya, yang diharapkan pada hari Rabu, yang akan memerlukan dukungan dari 60 senator di kamar yang hampir rata antara dua partai.
Meskipun berhasil melintasi hambatan itu, Ketua Dewan Mike Johnson, yang berbicara secara teratur dengan Trump, mengatakan bahwa kesepakatan ini akan "mati di tempat" jika mencapai dewan yang dikuasai oleh Republik.
Baca juga : Biden Berharap Raih Kemenangan Mudah di South Carolina
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan minggu lalu bahwa kemajuan Ukraina selama dua tahun pertempuran akan diragukan tanpa persetujuan AS terhadap US$60 miliar.
Meskipun kritik Trump terfokus pada aspek domestik RUU ini, para kritik melihat oposisinya sebagai contoh lain miliarder kontroversial ini menempatkan ambisi pemilihan di atas keamanan nasional ketika menyangkut Ukraina.
Trump diimpeach pada 2019 atas upayanya memaksa Kyiv untuk mencemarkan nama baik Biden dengan menahan bantuan militer penting senilai US$400 juta yang sudah disetujui Kongres untuk sekutu yang terancam tersebut.
Baca juga : Donald Trump Pikat Serikat Pekerja dalam Kampanye Pemilihan
Pusat pemikiran yang berpengaruh, Eurasia Group, menyatakan dalam perkiraan risiko keamanan untuk tahun 2024 bahwa kemenangan Trump pada November akan "meragukan komitmen AS terhadap NATO dan kemungkinan mengakhiri dukungan AS untuk Ukraina."
"Kedua hal tersebut akan mengirimkan gelombang kejut melalui lanskap keamanan Eropa yang rapuh dan memicu ketakutan eksistensial di kalangan orang Eropa," kata mereka, "terutama di sisi timur NATO." (AFP/Z-3)
Baca juga : Republik Desak Biden Serang Iran
Analisis mendalam fenomena Trumpisme, pergeseran ideologi Partai Republik, dan dampaknya terhadap tatanan politik global di era Presiden ke-47 AS.
Donald Trump berubah sikap dengan mendorong Partai Republik merilis berkas kasus Jeffrey Epstein.
Konflik internal GOP memanas setelah Marjorie Taylor Greene menuduh Donald Trump membahayakan keselamatannya melalui serangan di media sosial.
Setelah Senat AS menyetujui rancangan anggaran untuk mengakhiri penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah, pertarungan kini berpindah ke DPR.
Sejumlah anggota Partai Republik mendesak Presiden Donald Trump terlibat langsung dalam upaya mengakhiri penutupan pemerintahan AS.
JD Vance memperingatkan gelombang PHK baru jika kebuntuan anggaran yang menyebabkan shutdown tidak diselesaikan.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved