Indonesia Harap AS Tak Lagi Veto Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

DEWAN Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memutuskan akan melakukan voting lagi soal resolusi gencatan senjata di Gaza, Palestina. Bahkan, Indonesia berharap resolusi itu segera diadopsi agar membuka akses bantuan ke Jalur Gaza, melalui darat, laut, dan udara.

"Indonesia mengharapkan resolusi dapat diadopsi oleh DK PBB dan tidak ada negara yang menggunakan hak veto," kata Pergerakan Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia Lalu Muhammad Iqbal dihubungi Media Indonesia Selasa (19/12).

Dia menambahkan bahwa resolusi itu menyampaikan keprihatinan atas bencana situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina. "Kondisi di Gaza sudah sangat memprihatinkan dan DK PBB harus ambil langkah sesegera mungkin agar bencana kemanusiaan di Gaza dapat dihentikan," ujarnya

Baca juga : Israel Sengaja Buat Warga Gaza Lapar, Tahan 15.000 Truk Bantuan Kemanusiaan di Mesir

Sebelumnya dalam sebuah pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri RI menyebut resolusi Majelis Umum PBB penting karena menjadi pernyataan politis negara-negara anggota PBB terhadap suatu isu atau masalah yang menjadi perhatian atau kekhawatiran internasional.

"Resolusi ini diharapkan memberikan tekanan politis kepada Israel agar segera menghentikan serangan militer di Gaza yang terus memakan korban sipil, dan mendorong Amerika Serikat menghentikan dukungannya kepada Israel," tulis Kemlu RI.

Baca juga : 19.453 Warga Gaza dan 97 Jurnalis Meninggal karena Agresi Israel

Kemlu juga menjelaskan banyaknya negara yang menjadi co-sponsor dan negara anggota yang mendukung resolusi itu menunjukkan semakin tingginya tekanan politis dari berbagai negara agar serangan Israel di Gaza dihentikan.

Resolusi yang berjudul "Pelindungan warga sipil dan penegakan kewajiban terhadap hukum dan kemanusiaan" itu disahkan dalam sidang darurat Majelis Umum PBB di New York, Selasa (12/12). Resolusi tersebut diadopsi setelah didukung 153 suara, sedangkan yang menolak 10 suara, dan 23 abstain.

Resolusi berjudul "Pelindungan warga sipil dan penegakan kewajiban terhadap hukum dan kemanusiaan"  disahkan dalam sidang darurat Majelis Umum PBB di New York, Selasa (12/12). Resolusi tersebut diadopsi setelah didukung 153 suara, sedangkan yang menolak 10 suara, dan 23 abstain. (AFP/Angela Weiss)

Indonesia galang dukungan

Kemlu mengatakan Indonesia turut menggalang dukungan 11 negara dari berbagai kawasan, yakni Afrika Selatan, Bangladesh, Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Maladewa, Namibia, Timor Leste, Turki, dan Thailand, dengan menyampaikan surat bersama kepada Presiden Majelis Umum PBB agar segera menggelar sidang darurat membahas Gaza.

Isi resolusi yang diajukan Mesir atas nama Liga Arab itu sangat singkat, meminta agar segera dilakukan gencatan senjata, melindungi warga sipil, melepas seluruh sandera dan memastikan pemenuhan kewajiban hukum humaniter internasional. Indonesia bersama 104 negara lainnya turut menjadi co-sponsor untuk resolusi itu.

Ini menjadi resolusi kedua yang disahkan oleh Majelis Umum PBB sejak perang di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023. Resolusi pertama yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza diadopsi pada 27 Oktober 2023.

Pada 8 Desember 2023, resolusi serupa diajukan dalam Dewan Keamanan PBB. Walaupun resolusi yang menyerukan gencatan senjata itu mendapat dukungan 13 negara dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, tetapi resolusi itu tidak dapat diadopsi karena diveto oleh Amerika Serikat.

Peta suara resolusi pertama dan kedua PBB soal Gaza. (Sumber : AFP)

Sedangkan Israel menghadapi isolasi diplomatik yang semakin besar dalam perangnya melawan Hamas ketika PBB menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.

Serangan Israel di Gaza untuk membasmi Hamas menewaskan sedikitnya 18.205 warga Palestina termasuk banyak anak-anak dan melukai hampir 50.000 orang sejak 7 Oktober, menurut kementerian kesehatan Gaza.

Israel melancarkan serangan gencar setelah serangan lintas batas oleh pejuang Hamas yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 orang di Israel selatan pada 7 Oktober. (Z-4)