DPR RI Tegaskan Pembunuhan Warga Palestina oleh Israel Tidak Bisa Ditoleransi

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan pembunuhan yang dilakukan militer Israel terhadap warga Palestina tak bisa ditoleransi.

Hal itu disampaikan Abdul Kharis ketika mengawali rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/11).

"Pembunuhan terhadap warga sipil Palestina terus terjadi di Gaza dan di tepi Barat. Kita juga menyaksikan Dewan Keamanan PBB tidak dapat menghentikan agresi brutal Israel di Gaza," ujar Abdul Kharis.

Baca juga: Dunia Desak Perdamaian Abadi di Palestina

Maka dari itu, Kharis mengatakan perlu adanya langkah strategis dari DPR dan pemerintah untuk membahas hal itu. Ia juga ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan RI dalam menyikapi gencatan senjata Israel ke Palestina.

"Bapak Ibu sekalian ingin mendengarkan penjelasan Menlu dalam kaitan ini, yang pertama seperti apa perkembangan situasi terakhir di Gaza, dan yang kedua politik luar negeri Indonesia dalam mengupayakan gencatan senjata untuk kemanusiaan di Gaza dan mendukung perjuangan Palestina," imbuhnya.

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI pada Senin (27/11). Rapat tersebut khusus membahas perkembangan kondisi terkini di Gaza, Palestina termasuk dampaknya bagi negara Indonesia.

Upaya Gencatan Senjata Belum Capai Kesepakatan

Secara singkat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut perkembangan upaya gencatan senjata dalam pertemuan Menlu dengan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, terutama negara-negara di Barat, Indonesia masih sulit mendorongnya.

Baca juga: Warga Palestina Terima Bantuan Air Bersih Hingga Makanan dari Baznas RI

Jadi selama ini berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 27/12 yang sudah tercapai itu adalah humanitarian Truce selama 4 hari, sehingga dengan 4 hari ini kemudian bantuan kemanusiaan sudah mulai dapat masuk melebihi dari jumlah-jumlah yang sebelumnya.

Adapun dirinya menyebut debat tingkat tinggi di Dewan Keamanan PBB akan terlaksana pada 29 November mendatang.

Para Menteri Luar Negeri OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), termasuk Indonesia akan menghadiri itu dan mengupayakan penghentian serangan Israel ke Palestina.

Sebelumnya, Retno mengingatkan bahwa Palestina menjadi satu-satunya negara di Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang belum merdeka hingga kini. Sehingga Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, (RO/S-4)