Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
UMAT Islam di Belanda terkejut dengan kemenangan kelompok sayap kanan yang dipimpin Geert Wilders dalam pemilu. Pasalnya, Wilders menyerukan pelarangan masjid dan Al-Qur'an di Belanda.
Wilders dan Partai Kebebasan (PVV) yang dipimpinnya memenangkan 37 dari 150 kursi di parlemen Belanda, jauh di atas kombinasi Partai Buruh/Hijau dan kubu konservatif pimpinan Perdana Menteri Mark Rutte yang akan mengakhiri masa jabatannya.
“Hasil pemilu ini mengejutkan bagi Muslim Belanda. Kami tidak menyangka partai dengan program yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar supremasi hukum akan menjadi begitu besar,” kata tokoh organisasi Muslim Belanda Muhsin Koktas.
Baca juga: Warga Belanda Gelar Demonstrasi Pascakemenangan Wilders di Pemilu
Muslim berjumlah sekitar 5% dari populasi Belanda yang berjumlah hampir 18 juta orang.
“Ini adalah pukulan yang harus saya proses,” kata Abessamad Taheri, seorang pekerja komunitas berusia 45 tahun di lingkungan multietnik Schilderswijk di Den Haag.
Taheri mengatakan pemungutan suara tersebut mengirimkan pesan yang berbeda kepada umat Islam Belanda.
Baca juga: Partai Sayap Kanan yang Anti-Islam di Ambang Kemenangan di Pemilu Belanda
“Sebagian pesannya adalah banyak orang xenofobia dan tidak menginginkan orang asing atau Muslim. Namun pesan lainnya adalah masyarakat sangat kecewa dengan kepemimpinan Rutte selama 13 tahun,” katanya.
Namun, Taheri, seorang anggota Partai Buruh, mengatakan dia tidak bisa memisahkan hal itu dari semua hal buruk yang dikatakan Wilders tentang pelarangan jilbab dan penutupan masjid.
Setelah kemenangannya yang mengejutkan itu, Wilders menginginkan menjadi perdana menteri bagi seluruh rakyat Belanda. Namun, hal itu tampaknya tidak banyak meredakan kekhawatiran yang dialami umat Muslim.
Beberapa orang di Belanda berpendapat sistem pemerintahan koalisi Belanda mengharuskan Wilders berkompromi dengan kelompok lawan. Itu memungkinkan regulasi yang lahir atas kesepakatan banyak kelompok.
“Dia tidak akan membuat undang-undang sendirian (karena partai lain) akan bergabung dan mereka harus bekerja sama. Jadi semua akan baik-baik saja,” kata Kemal Yildiz, 54. (CNA/Z-1)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Anggota kelompok sayap kiri di Utrech mengorganisir aksi demonstrasi itu untuk menunjukkan bahwa Belanda tidak akan membiarkan siapa pun berjuang sendiri untuk mendapatkan hak mereka.
Imigrasi menjadi topik kunci kampanye dengan sikap keras Wilders yang berencana menutup perbatasan dan mendeportasi imigran ilegal ternyata sukses merebut dukungan warga Belanda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved