Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
UMAT Islam di Belanda terkejut dengan kemenangan kelompok sayap kanan yang dipimpin Geert Wilders dalam pemilu. Pasalnya, Wilders menyerukan pelarangan masjid dan Al-Qur'an di Belanda.
Wilders dan Partai Kebebasan (PVV) yang dipimpinnya memenangkan 37 dari 150 kursi di parlemen Belanda, jauh di atas kombinasi Partai Buruh/Hijau dan kubu konservatif pimpinan Perdana Menteri Mark Rutte yang akan mengakhiri masa jabatannya.
“Hasil pemilu ini mengejutkan bagi Muslim Belanda. Kami tidak menyangka partai dengan program yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar supremasi hukum akan menjadi begitu besar,” kata tokoh organisasi Muslim Belanda Muhsin Koktas.
Baca juga: Warga Belanda Gelar Demonstrasi Pascakemenangan Wilders di Pemilu
Muslim berjumlah sekitar 5% dari populasi Belanda yang berjumlah hampir 18 juta orang.
“Ini adalah pukulan yang harus saya proses,” kata Abessamad Taheri, seorang pekerja komunitas berusia 45 tahun di lingkungan multietnik Schilderswijk di Den Haag.
Taheri mengatakan pemungutan suara tersebut mengirimkan pesan yang berbeda kepada umat Islam Belanda.
Baca juga: Partai Sayap Kanan yang Anti-Islam di Ambang Kemenangan di Pemilu Belanda
“Sebagian pesannya adalah banyak orang xenofobia dan tidak menginginkan orang asing atau Muslim. Namun pesan lainnya adalah masyarakat sangat kecewa dengan kepemimpinan Rutte selama 13 tahun,” katanya.
Namun, Taheri, seorang anggota Partai Buruh, mengatakan dia tidak bisa memisahkan hal itu dari semua hal buruk yang dikatakan Wilders tentang pelarangan jilbab dan penutupan masjid.
Setelah kemenangannya yang mengejutkan itu, Wilders menginginkan menjadi perdana menteri bagi seluruh rakyat Belanda. Namun, hal itu tampaknya tidak banyak meredakan kekhawatiran yang dialami umat Muslim.
Beberapa orang di Belanda berpendapat sistem pemerintahan koalisi Belanda mengharuskan Wilders berkompromi dengan kelompok lawan. Itu memungkinkan regulasi yang lahir atas kesepakatan banyak kelompok.
“Dia tidak akan membuat undang-undang sendirian (karena partai lain) akan bergabung dan mereka harus bekerja sama. Jadi semua akan baik-baik saja,” kata Kemal Yildiz, 54. (CNA/Z-1)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Anggota kelompok sayap kiri di Utrech mengorganisir aksi demonstrasi itu untuk menunjukkan bahwa Belanda tidak akan membiarkan siapa pun berjuang sendiri untuk mendapatkan hak mereka.
Imigrasi menjadi topik kunci kampanye dengan sikap keras Wilders yang berencana menutup perbatasan dan mendeportasi imigran ilegal ternyata sukses merebut dukungan warga Belanda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved