Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTEMUAN puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum berlangsung BNDCC Bali. Indonesia mengajak negara pulau dan kepulauan untuk bersatu dan meningkatkan solidaritas dalam menemukan beragam solusi hadapi tantangan global, termasuk mengembangkan ekonomi biru.
Baca juga: Menteri LHK Siti : Perlu Kolaborasi Antar-Negara Pulau Bangkitkan Ekonomi Biru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Chair of the Meeting menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendorong forum ini sebagai forum yang bersifat inklusif yang berfokus untuk pembangunan dari negara pulau dan kepulauan.
Baca juga: KTT AIS Forum Jadi Momentum Gerakkan Ekonomi Biru
Dengan melibatkan diri dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum, Indonesia dapat menggalang kerja sama lintas negara dalam upaya pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut, meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah pesisir, mengembangkan sumber daya energi terbarukan dari laut, dan berbagai inisiatif lain yang mendukung visi ekonomi biru yang berkelanjutan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa adanya potensi kerja sama yang besar dalam ekonomi biru.
“Potensi besar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama maritim,” kata Jokowi.
Jokowi juga menekankan, kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi, seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, termasuk illegal unregulated unreported (IUU) fishing (penangkapan ikan ilegal).
Rangkaian pertemuan tingkat menteri KTT Forum Negara Pulau dan Kepulauan di Nusa Dua, Bali dipimpin oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi.
“Menlu RI mengetuai seluruh rangkaian pertemuan tingkat menteri AIS Forum,” kata Juru Bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal kepada Media
Agenda pertemuan berlanjut dengan penyampaian laporan pejabat tingkat tinggi peserta AIS Forum, laporan kegiatan AIS Forum dan usulan rencana kerja, pernyataan umum, serta adopsi rancangan Deklarasi para Pemimpin AIS Forum.
Sementara itu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu mengatakan bahwa banyak negara-negara berkembang, terutama negara-negara di kawasan Pasifik merasa bahwa AIS Forum ini adalah kerja sama yang konkret bukan hanya forum yang abstrak, tapi konkret bisa dilaksanakan.
"Kita semua berharap, 20 tahun yang akan datang AIS Forum akan menjadi sebuah organisasi yang solid dan konkret, dan tidak menggurui. Kuncinya adalah tidak menggurui. Beberapa organisasi internasional banyak yang bubar, salah satunya karena menggurui. Kita semua teman dan masing-masing memiliki kelemahan, jadi marilah kita bekerja sama," tandas Odo. (P-3)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved