Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERTEMUAN puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum berlangsung BNDCC Bali. Indonesia mengajak negara pulau dan kepulauan untuk bersatu dan meningkatkan solidaritas dalam menemukan beragam solusi hadapi tantangan global, termasuk mengembangkan ekonomi biru.
Baca juga: Menteri LHK Siti : Perlu Kolaborasi Antar-Negara Pulau Bangkitkan Ekonomi Biru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Chair of the Meeting menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendorong forum ini sebagai forum yang bersifat inklusif yang berfokus untuk pembangunan dari negara pulau dan kepulauan.
Baca juga: KTT AIS Forum Jadi Momentum Gerakkan Ekonomi Biru
Dengan melibatkan diri dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum, Indonesia dapat menggalang kerja sama lintas negara dalam upaya pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut, meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah pesisir, mengembangkan sumber daya energi terbarukan dari laut, dan berbagai inisiatif lain yang mendukung visi ekonomi biru yang berkelanjutan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa adanya potensi kerja sama yang besar dalam ekonomi biru.
“Potensi besar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama maritim,” kata Jokowi.
Jokowi juga menekankan, kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi, seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, termasuk illegal unregulated unreported (IUU) fishing (penangkapan ikan ilegal).
Rangkaian pertemuan tingkat menteri KTT Forum Negara Pulau dan Kepulauan di Nusa Dua, Bali dipimpin oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi.
“Menlu RI mengetuai seluruh rangkaian pertemuan tingkat menteri AIS Forum,” kata Juru Bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal kepada Media
Agenda pertemuan berlanjut dengan penyampaian laporan pejabat tingkat tinggi peserta AIS Forum, laporan kegiatan AIS Forum dan usulan rencana kerja, pernyataan umum, serta adopsi rancangan Deklarasi para Pemimpin AIS Forum.
Sementara itu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu mengatakan bahwa banyak negara-negara berkembang, terutama negara-negara di kawasan Pasifik merasa bahwa AIS Forum ini adalah kerja sama yang konkret bukan hanya forum yang abstrak, tapi konkret bisa dilaksanakan.
"Kita semua berharap, 20 tahun yang akan datang AIS Forum akan menjadi sebuah organisasi yang solid dan konkret, dan tidak menggurui. Kuncinya adalah tidak menggurui. Beberapa organisasi internasional banyak yang bubar, salah satunya karena menggurui. Kita semua teman dan masing-masing memiliki kelemahan, jadi marilah kita bekerja sama," tandas Odo. (P-3)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empatĀ pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Penetapan legalitas hutan adat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari.
SEJAK lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.
Masyarakat adat yanMasyarakat yang masih mengandalkan tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan adat sering kali tidak berdaya saat menghadapi kepentingan pihak eksternal
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
PADA 2020 berdasarkan data KLHK luas hutan di seluruh Indonesia mencapai 95,6 juta hektare.
PAVILIUN Indonesia memaparkan sejumlah upaya pengendalian perubahan iklim dan keberhasilannya di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-24) di Katowice, Polandia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved