Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTEMUAN puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum berlangsung BNDCC Bali. Indonesia mengajak negara pulau dan kepulauan untuk bersatu dan meningkatkan solidaritas dalam menemukan beragam solusi hadapi tantangan global, termasuk mengembangkan ekonomi biru.
Baca juga: Menteri LHK Siti : Perlu Kolaborasi Antar-Negara Pulau Bangkitkan Ekonomi Biru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Chair of the Meeting menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendorong forum ini sebagai forum yang bersifat inklusif yang berfokus untuk pembangunan dari negara pulau dan kepulauan.
Baca juga: KTT AIS Forum Jadi Momentum Gerakkan Ekonomi Biru
Dengan melibatkan diri dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum, Indonesia dapat menggalang kerja sama lintas negara dalam upaya pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut, meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah pesisir, mengembangkan sumber daya energi terbarukan dari laut, dan berbagai inisiatif lain yang mendukung visi ekonomi biru yang berkelanjutan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa adanya potensi kerja sama yang besar dalam ekonomi biru.
“Potensi besar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama maritim,” kata Jokowi.
Jokowi juga menekankan, kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi, seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, termasuk illegal unregulated unreported (IUU) fishing (penangkapan ikan ilegal).
Rangkaian pertemuan tingkat menteri KTT Forum Negara Pulau dan Kepulauan di Nusa Dua, Bali dipimpin oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi.
“Menlu RI mengetuai seluruh rangkaian pertemuan tingkat menteri AIS Forum,” kata Juru Bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal kepada Media
Agenda pertemuan berlanjut dengan penyampaian laporan pejabat tingkat tinggi peserta AIS Forum, laporan kegiatan AIS Forum dan usulan rencana kerja, pernyataan umum, serta adopsi rancangan Deklarasi para Pemimpin AIS Forum.
Sementara itu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu mengatakan bahwa banyak negara-negara berkembang, terutama negara-negara di kawasan Pasifik merasa bahwa AIS Forum ini adalah kerja sama yang konkret bukan hanya forum yang abstrak, tapi konkret bisa dilaksanakan.
"Kita semua berharap, 20 tahun yang akan datang AIS Forum akan menjadi sebuah organisasi yang solid dan konkret, dan tidak menggurui. Kuncinya adalah tidak menggurui. Beberapa organisasi internasional banyak yang bubar, salah satunya karena menggurui. Kita semua teman dan masing-masing memiliki kelemahan, jadi marilah kita bekerja sama," tandas Odo. (P-3)
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved