Rampok Uang Gaddafi, Eks Presiden Prancis Sarkozy akan Diadili

MANTAN Presiden Prancis Nicolas Sarkozy akan diadili pada 2025 atas tuduhan mengambil uang dari mendiang Presiden Libia yang digulingkan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Muammar Gaddafi. Uang itu digunakan Sarkozy untuk mendanai pemenangannya pada 2007.

Persidangan tersebut akan mendengarkan bukti-bukti kuat bahwa tokoh sayap kanan tersebut. Dia dijerat dalam kasus ini bersama dengan 12 terdakwa lainnya.

Seluruhnya diduga bersekongkol untuk mengambil uang tunai dari pemimpin Libia tersebut untuk secara ilegal mendanai pencalonannya sebagai presiden pada tahun 2007.

Baca juga: Bertemu Presiden Macron, Jokowi Minta Dukungan Prancis jadi Anggota OECD

Sarkozy, yang telah menghadapi banyak masalah hukum sejak masa jabatannya, membantah tuduhan Libia yang merupakan tuduhan paling serius yang ia hadapi. Pria berusia 68 tahun ini telah dua kali dihukum karena korupsi dan memperdagangkan pengaruh dalam kasus terpisah yang melibatkan upaya untuk mempengaruhi hakim dan pendanaan kampanyenya.

Sarkozy telah mengajukan banding atas kedua putusan tersebut. Di antara orang-orang yang diadili atas dugaan korupsi di Libia adalah orang-orang kelas atas seperti mantan tangan kanan Sarkozy, Claude Gueant, Kepala Pendanaan Kampanyenya Eric Woerth, dan mantan Menteri Brice Hortefeux.

Baca juga: Junta Niger Tuding Prancis atas Intervensi Militer

Penyelidikan ini dipicu oleh pengungkapan dari situs investigasi Mediapart yang menerbitkan sebuah dokumen yang dimaksudkan untuk menunjukkan Gaddafi diperas Sarkozy hingga 50 juta euro (US$54 juta).

Kedua pemimpin tersebut secara mengejutkan menikmati hubungan baik, dan Sarkozy mengizinkan orang kuat Libia itu mendirikan tenda Badui di seberang Istana Elysee dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis hanya beberapa bulan setelah pemilihannya.

Sarkozy kembali menjadi pemberitaan dalam beberapa pekan terakhir di Prancis setelah menerbitkan volume kedua memoarnya. Dia menyatakan bahwa wilayah Ukraina yang diduduki Rusia setelah invasi Kremlin tahun lalu mungkin perlu diakui sebagai wilayah Rusia.

Ia juga mengatakan bahwa wilayah Krimea yang dianeksasi akan tetap menjadi wilayah Rusia dan setiap kembalinya keadaan seperti sebelumnya hanyalah ilusi.

Sarkozy mengambil peran utama dalam merundingkan penarikan sebagian Rusia dari Georgia setelah invasi Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2008. Dia serta perdana menterinya, Francois Fillon menikmati hubungan persahabatan dengan pemimpin Kremlin.

Sarkozy menghadapi penyelidikan terpisah mengenai kemungkinan menjajakan pengaruh setelah ia menerima pembayaran dari perusahaan asuransi Rusia Reso-Garantia sebesar tiga juta euro pada 2019 saat bekerja sebagai konsultan. (AFP/Z-3)