PBB Diminta Menyatakan Penahanan Jurnalis oleh Rusia Dilakukan Sewenang-wenang

PERUSAHAAN Wall Street Journal meminta panel pakar PBB menyatakan korespondennya, Evan Gershkovich, yang ditahan di Rusia, telah "ditahan secara sewenang-wenang."

Gershkovich, seorang reporter Amerika Serikat (AS), ditahan pada Maret saat sedang melakukan liputan di Urals. Ia dituduh melakukan mata-mata, tudingan yang dengan tegas ditolak dirinya,, pemerintah AS, dan Wall Street Journal.

Penahanan praperadilannya seharusnya berakhir pada 30 Agustus, tetapi beberapa hari sebelumnya seorang hakim memutuskan memperpanjangnya hingga 30 November. Keputusan itu dikritik Wall Street Journal dan Departemen Luar Negeri AS.

Baca juga: Kim Jong-un Berkunjung ke Rusia di Tengah Peringatan AS untuk Tak Jual Senjata

"Hari ini adalah hari ke-167 penahanan yang salah bagi Evan," kata Jason Conti, wakil presiden eksekutif dan penasihat umum Dow Jones, dalam konferensi pers.

Berbeda dengan banyak reporter Barat lainnya, Gershkovich terus meliput dari Rusia selama serangan Moskow di Ukraina.

Baca juga: Ukraina Segera Miliki Rudal Jarak Jauh Dipersenjatai Bom Cluster AS

Kasusnya merupakan kali pertama seorang jurnalis Barat ditangkap dengan tuduhan mata-mata di Rusia sejak era Soviet. "Hari ini, kami mengajukan petisi kepada Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang. Idenya adalah meminta kelompok kerja untuk segera menyatakan pendapat bahwa Evan telah ditahan secara sewenang-wenang," kata Conti.

"Ide ini pada dasarnya adalah bahwa hak-hak internasionalnya telah dilanggar, bahwa ini tidak lebih dari diplomasi sandera," tambah Conti.

Dalam surat kepada kelompok tugas itu, yang diposting Dow Jones di situsnya, disebutkan Rusia "tidak memenjarakan Gershkovich karena mereka meyakini klaim absurd mereka bahwa dia adalah mata-mata Amerika."

Sebaliknya, disebutkan, "Presiden Rusia, Vladimir Putin, menggunakan Gershkovich sebagai tawanan, memegangnya sebagai sandera untuk mendapatkan keuntungan dan memeras uang tebusan dari Amerika Serikat."

Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang, sebuah panel independen yang terdiri dari lima ahli, menyelidiki kasus-kasus yang dilaporkan tentang penahanan sewenang-wenang, sesuai dengan mandat Dewan Hak Asasi Manusia PBB. (AFP/Z-3)