Pengadilan Prancis Kuatkan Larangan Pemakaian Abaya di Sekolah

PENGADILAN administratif tertinggi Prancis menguatkan larangan pemerintah terhadap pakaian abaya yang dikenakan sebagian perempuan Muslim di sekolah. Putusan lainnya juga menolak kritik bahwa aturan ini bersifat diskriminatif dan memicu kebencian.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan larangan abaya di sekolah karena dianggap melanggar aturan sekularisme di sektor pendidikan. Jilbab bagi umat Muslim telah dilarang dengan alasan hal itu merupakan bentuk afiliasi keagamaan.

Sebuah asosiasi yang mewakili umat Islam mengajukan mosi ke Dewan Negara, pengadilan tertinggi Prancis, atas pengaduan terhadap otoritas negara, atas perintah yang melarang pelarangan abaya dan gamis, pakaian yang setara untuk pria.

Baca juga: Pengadilan Prancis akan Putuskan tentang Larangan Pakai Abaya

Asosiasi tersebut mengatakan larangan tersebut bersifat diskriminatif dan dapat memicu kebencian terhadap umat Islam, serta profil rasial. Namun, setelah mengkaji mosi tersebut yang diajukan oleh Aksi untuk Hak-Hak Umat Islam (ADM) selama dua hari, Dewan Negara menolak argumen tersebut.

Dikatakan bahwa mengenakan abaya mengikuti logika penegasan agama dan menambahkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada hukum Prancis yang tidak mengizinkan siapa pun mengenakan tanda-tanda afiliasi agama apa pun di sekolah.

Dalam putusan itu, larangan yang dilakukan pemerintah tidak menyebabkan kerusakan yang serius atau ilegal terhadap penghormatan terhadap kehidupan pribadi, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, kesejahteraan anak atau prinsip non-diskriminasi.

Baca juga: Larang Abaya, Prancis Angkat 300 ribu 'Polisi Syariah'

Menjelang keputusan tersebut, Dewan Kepercayaan Muslim Perancis (CFCM), yang dibentuk untuk mewakili umat Islam di hadapan pemerintah, telah memperingatkan bahwa pelarangan abaya dapat menciptakan risiko diskriminasi yang meningkat dan mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan pengaduan ke negara.

CFCM menilai para hakim tidak dapat mendefinisikan mengenai pakaian ini menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Sementara Pengacara ADM Vincent Brengarth berpendapat selama persidangan abaya harus dianggap sebagai pakaian tradisional, bukan pakaian keagamaan.

Dia juga menuduh pemerintah mencari keuntungan politik dengan larangan tersebut. Presiden ADM Sihem Zine mengatakan peraturan itu seksis karena hanya mengutamakan anak perempuan dan menargetkan orang Arab.

Namun, Kementerian Pendidikan mengatakan abaya membuat pemakainya langsung dikenali sebagai penganut agama Islam dan karena itu bertentangan dengan budaya sekuler Prancis. Sekolah-sekolah di Prancis memulangkan puluhan siswi karena menolak melepas abaya mereka, pakaian yang menutupi bahu hingga ujung kaki – pada hari pertama tahun ajaran pada Senin (4/9).

"Hampir 300 siswi menentang larangan tersebut," kata Menteri Pendidikan Gabriel Attal.

Sebagian besar setuju untuk berganti pakaian tetapi 67 orang menolak dan dipulangkan, katanya. Pada 2016, Dewan Negara membatalkan larangan penggunaan burkini di sebuah resor di French Riviera, dengan mengatakan mereka tidak melihat adanya ancaman terhadap ketertiban umum dari pakaian renang panjang yang dikenakan oleh beberapa perempuan Muslim.

Sekitar 10% dari 67 juta penduduk Prancis adalah Muslim, menurut perkiraan resmi. Sebagian besar berasal dari negara-negara Afrika utara, Aljazair, Maroko, dan Tunisia, yang merupakan koloni Prancis hingga paruh kedua abad ke-20. (AFP/Z-1)