Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAHAN Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan larangan pengeboran minyak dan gas baru di wilayah luas Alaska, yang sangat penting bagi komunitas Pribumi dan habitat spesies binatang ikonik.
Langkah ini mengikuti keputusan kontroversial pemerintah AS awal tahun ini untuk mengizinkan proyek ConocoPhillips di daerah yang sama. Larangan baru ini mencakup 10,6 juta acre (4,3 juta hektare) atau 40%, dari Cadangan Minyak Nasional di Alaska (NPR-A), sebuah wilayah ekologis penting bagi beruang grizzly, beruang kutub, caribou, dan ratusan ribu burung migran.
"Alaska adalah rumah bagi banyak keajaiban alam paling menakjubkan dan daerah yang memiliki signifikansi budaya," kata Biden dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Ibu Negara AS Positif Covid-19, Joe Biden akan Pakai Masker
"Ketika krisis iklim membuat Arktik menjadi dua kali lebih cepat menghangat daripada bagian lain dunia, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi wilayah berharga ini untuk segala usia."
Departemen Dalam Negeri AS mengumumkan pembatalan tujuh sewa minyak dan gas lainnya yang diotorisasi mantan Presiden Donald Trump di Cagar Alam Nasional Arctic, yang terletak di sebelah timur NPR-A, juga di Alaska Utara.
Baca juga: AS Beri Dukungan Nyata terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
Dua senator Partai Republik negara bagian itu mengkritik Gedung Putih, mengatakan bahwa Biden mengancam keamanan energi AS. "Keputusan ini ilegal, sembrono, (dan) tidak masuk akal," kata Senator Lisa Murkowski.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari Partai Demokrat, Mary Peltola mengaku sangat frustrasi, dengan apa yang dia gambarkan sebagai kegagalan pemerintahan Biden untuk mendengarkan keinginan lokal.
Meskipun pernyataan Biden menyoroti tindakan terbarunya, pemerintahannya telah mendapat kritik berat dari lingkungan yang menyetujui proyek minyak ConocoPhillips yang masif di NPR-A.
Proyek yang disebut Willow, yang diperkirakan akan menghabiskan antara US$8 miliar -US$10 miliar, awalnya diotorisasi di bawah pemerintahan Trump dan kemudian didukung oleh Biden, memicu protes nasional yang luas yang dipimpin aktivis muda.
Para pengamat mengatakan pengumuman baru untuk melindungi lebih banyak wilayah Arktik mungkin sebagian bertujuan mengalihkan beberapa kritik pada proyek Willow.
Rencana baru ini juga akan membatasi, tetapi tidak sepenuhnya melarang, pengeboran di tambahan 2,4 juta acre dari NPR-A, dan mendukung kegiatan subsisten bagi komunitas Pribumi Alaska.Ini juga akan melarang pengeboran di sekitar 2,8 juta acre di Laut Beaufort.
NPR-A adalah lahan publik terbesar di Amerika Serikat dan dibuat mantan Presiden Warren Harding tahun 1923. Pada 1976, Kongres menetapkan ekstraksi bahan bakar fosil di sana harus seimbang dengan perlindungan lingkungan.
Biden berjanji selama kampanye presidennya untuk menghentikan semua sewa baru di lahan dan perairan federal - sebuah janji yang tidak ia tepati.
Beberapa pengamat mengatakan keputusan-keputusannya dibatasi keputusan pengadilan yang tidak menguntungkan dalam menghadapi tantangan yang dipimpin oleh negara-negara bagian Partai Republik. Di sisi lain, administrasinya mengawasi pengesahan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA), yang mengalokasikan hampir US$400 miliar untuk melawan perubahan iklim.
Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Science pada Juli mengatakan IRA akan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca secara ekonomi dari 43%-48% di bawah tingkat tahun 2005 pada 2035.
Namun demikian, ini masih belum mencapai target AS untuk mengurangi 50% emisi pada 2030. (AFP/Z-3)
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan akan menyetop impor solar untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di 2026.
Airlangga Hartarto optimistis Indonesia dapat mewujudkan swasembada solar dan mengurangi ketergantungan impor solar setelah RDMP Balikpapan diresmikan
MENTERI ESDM Bahlil Lahadalia optimistis dengan adanya kilang minyak atau Refinery Development Master Plan (RDM) Balikpapan sehingga Indonesia tak lagi impor bbm solar
Modernisasi Kilang Minyak Balikpapan merupakan proyek strategis yang mencakup revitalisasi kilang eksisting serta pembangunan unit proses dan infrastruktur pendukung.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
PT Medco Energi Internasional, melalui anak usahanya Medco E&P Grissik, memperkuat upaya pengurangan emisi melalui penerapan nitrogen gas blanketing.
BPS melaporkan kinerja ekspor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai US$282,91 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 6,15%.
SKK Migas menegaskan komitmennya memperkuat penggunaan barang dan jasa dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi.
Industri minyak dan gas (migas) global kini berada di bawah mikroskop regulasi lingkungan yang semakin ketat, terutama terkait emisi gas rumah kaca.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved