Australia dan Jepang Tegaskan ASEAN adalah Prioritas Utama

SEBAGAI mitra negara-negara ASEAN Australia dan Jepang berkomitmen untuk lebih memperdalam kolaborasi dengan kawasan. Hal tersebut disampaikan oleh kedua perdana menteri dalam kegiatan ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) di Hotel Mulia, Jakarta (6/9).

"Sentralitas ASEAN sangat penting bagi Australia, kami memiliki kepercayaan yang sama terhadap kawasan ini. ASEAN adalah tempat letak takdir ekonomi Australia. Kami tengah membangun di atas landasan yang kuat, dan masih banyak lagi potensi yang belum dimanfaatkan," kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Dia menyarankan kerja sama pada isu-isu seperti pertanian, keamanan energi, infrastruktur, dan pendidikan.

Baca juga : Resmi jadi Mitra Strategis ASEAN, Kanada Tawarkan Kerja sama untuk Ketahanan Pangan

Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menguraikan hubungan penting antara Jepang dan Indonesia yang telah menjadi pendorong kuat ekonomi global. Dia menegaskan kembali bahwa Jepang mendukung ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Baca juga : Kamala Harris Umumkan ASEAN-Amerika Center akan Didirikan di Washington DC

ASEAN dan Jepang akan mengadakan KTT Peringatan 50 tahun akhir Desember ini di mana sebuah visi baru untuk ASEAN-Jepang akan diluncurkan.

Hari kedua AIPF juga menampilkan diskusi panel, briefer, dan CEO fireside chat dengan subtema "Green Infrastructure and Resilient Supply Chain" atau Infrastruktur Hijau dan Rantai Pasokan yang Tangguh.

Hadir dalam diskusi panel, antara lain CEO Loca Laos, Executive Chair dan Founder Aspen Medical, Special Advisor President Asian Infrastructure Investment Bank, Direktur Keuangan Pertamina, Direktur Keuangan MIND ID, Chief Commercial Officer, Logistik DP World Asia Pasifik, serta Vice President and Head of Future Business Group Hyundai Motor ASEAN Headquarter.

Selama diskusi disorot perlunya komitmen dan partisipasi yang kuat dari sektor swasta dalam menciptakan rantai pasokan yang tangguh dan hijau di tengah guncangan dan gangguan di masa depan yang juga perlu diantisipasi oleh kawasan.

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Pahala Mansury, menggarisbawahi strategi pemerintah Indonesia untuk mencapai Net Zero pada tahun 2050.

Di antaranya adalah membangun infrastruktur hijau, meningkatkan kapasitas energi terbarukan, meningkatkan produksi biofuel, mengembangkan klaster industri hijau (seperti ASEAN Grid) untuk mendukung ekosistem EV, dan kebijakan konektivitas, seperti pengembangan pelabuhan hijau. (Z-8)