Netanyahu Hadiahi Setiap Anggota Ultra-Ortodoks Rp1 Triliun

ANGGOTA Parlemen Israel meloloskan anggaran tahunan dengan alokasi kontroversial untuk Yahudi Ultra-Ortodoks. Hal itu menuai protes dari oposisi.

Ribuan orang Israel berbaris di Jerusalem menentang pemerintah atas pemberian hibah kepada kelompok minoritas itu. Mereka menuduh rezim saat ini menjarah dana negara untuk kelompok Ultra-Ortodoks.

Awal pekan ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan negara akan memberikan dana untuk setiap laki-laki Yahudi Ultra-Ortodoks. Syaratnya, mereka sudah menikah dan memilih belajar agama daripada bekerja.

Baca juga: Serangan Pasukan Israel Tewaskan 3 Warga Palestina di Nablus

Dana yang diberikan kepada setiap orangnya mencapai 250 juta shekel atau setara Rp1 triliun. Hibah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dengan United Torah Judaism, salah satu partai ultra-Ortodoks dalam koalisi tersebut, untuk memastikan dukungan mereka terhadap anggaran.

Dana tambahan tersebut merupakan tambahan dari alokasi anggaran lain yang biasanya diberikan kepada kaum ultra-Ortodoks melalui berbagai kementerian pemerintah.

Anggaran 2023-2024 akhirnya disahkan Rabu (24/5) pagi, dengan dukungan dari semua 64 anggota koalisi di parlemen dari 120 kursi.

Baca juga: Menteri Sayap Kanan Israel Ben Gvir Kunjungi Kompleks Al-Aqsa

Netanyahu dan sekutunya yang mulai menjabat pada Desember tahun lalu, berdiri dan bertepuk tangan saat hasil pemungutan suara diumumkan. 

"Kami memenangkan pemilihan, kami mengesahkan anggaran, kami akan melanjutkan selama empat tahun lagi," tulis Netanyahu di akun Facebooknya.

Pemerasan tanpa akhir

Dia menghabiskan beberapa minggu terakhir memotong kesepakatan dengan mitra koalisi ultra-Ortodoks dan ekstrem kanannya, untuk memenuhi tenggat waktu 29 Mei untuk meloloskan anggaran dan menghadapi pemilu baru.

Pemberian uang tunai kepada kaum ultra-Ortodoks telah memicu kemarahan karena warga Israel dari semua latar belakang bersaing dengan melonjaknya harga dan kenaikan suku bunga.

Di Ramat Gan, pinggiran Tel Aviv, pekerja teknologi tinggi Sivan Aharon berkata, "Sangat menyedihkan bahwa pajak yang kami bayarkan tidak didistribusikan kembali kepada kami. Uang ini dapat digunakan untuk membantu populasi yang paling lemah, para tentara, untuk mendapatkan kesehatan dan pendidikan," kata pria berusia 38 tahun itu.

Ketua oposisi Yair Lapid mengatakan, anggaran tersebut merupakan "pemerasan tanpa akhir" yang gagal mengatasi biaya hidup yang tinggi.

"Saat Anda sedang tidur, anggaran terburuk dan paling merusak dalam sejarah negara berlalu," tulis mantan Perdana Menteri Israel itu di akun Facebooknya. (AFP/Z-1)