Bertemu PM Jepang, Presiden Jokowi Harap Perundingan IJEPA Rampung September 2023

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Hotel Grand Prince, Hiroshima, pada Sabtu (20/5). Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi memastikan akan meningkatkan kemitraan kedua negara secara luas, salah satunya mengenai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

"Yang Mulia, terima kasih atas undangan KTT G7. Jepang adalah mitra penting dan strategis Indonesia. Saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan konkret," ujar Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga membahas sejumlah hal terkait peningkatan kemitraan kedua negara. Indonesia berharap perundingan terkait IJEPA dapat diselesaikan pada September 2023.

Baca juga: Kunker ke Jepang, Presiden Akan Lakukan Pertemuan Bilateral Dengan PM Jepang hingga Inggris

"Karena ini sudah berjalan lama. Penghapusan tarif produk tuna kaleng, perluasan bidang kerja pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor pariwisata dan industri, dan implementasi capacity building," terang Presiden.

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait transisi energi. Presiden menyebut Indonesia mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar US$500 juta untuk teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian PLTU, serta implementasi kesepakatan bisnis oleh PLN, Pupuk Indonesia, Pertamina, dengan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission.

Baca juga: Hadir di KTT G7, Indonesia Bawa Suara Negara Miskin dan Berkembang

Terakhir, terkait Myanmar, Presiden mengatakan bahwa dibutuhkan dukungan Jepang untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui AHA Center serta implementasi AOIP melalui partisipasi di ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan kali ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, dan Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto.