Delapan warga sipil termasuk anak-anak tewas dalam serangan udara militer di sebuah desa di barat laut Myanmar, menurut sebuah kelompok hak asasi manusia, pemberontak etnis minoritas dan media di sana. Aksi kekerasan terbaru ini terjadi di saat militer Myanmar mengkonsolidasikan kekuasaan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta dua tahun lalu. Sejumlah kelompok etnis minoritas mencoba menantang kondisi ini, yang ditanggapi militer Myanmar dengan serangan udara dan pengerahan senjata berat, termasuk di wilayah sipil.
Serangan udara terbaru terjadi pada Kamis, (30/3) lalu, dengan empat bom dijatuhkan di Khuafo, sebuah desa dengan sekitar 60 rumah tangga di Negara Bagian Chin, berbatasan dengan India, menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Chin (CHRO) dan Front Nasional Chin (CNF). Padahal, Salai Mang Hre Lian dari CHRO mengatakan tidak ada pejuang perlawanan yang berbasis di desa tersebut.
Baca juga: AS Kecam Junta Myanmar karena Bubarkan Partai Suu Kyi
Kedua kelompok mengatakan dua anak-anak, berusia tiga dan sembilan tahun, termasuk di antara yang tewas. Juru bicara junta militer Myanmar tidak dapat dihubungi sejak Jumat.
"Oleh karena itu, kami dapat mengatakan itu adalah serangan yang disengaja ditujukan kepada warga sipil," kata Salai Mang Hre Lian.
Foto-foto yang dibagikan CHRO memperlihatkan sejumlah rumah yang rusak dan jenazah dua anak-anak dalam peti yang terbuat dari papan kayu.
Baca juga: Junta Myanmar Bubarkan Partai Pimpinan Suu Kyi
Kantor berita Myanmar Now, Irrawaddy dan BBC Burma, melaporkan 10 kematian akibat serangan udara tersebut, dengan perempuan dan anak-anak di antara korban. Seorang jubir CNF mengatakan 10 orang tewas dan 20 lainnya terluka, seraya menambahkan bahwa tidak ada pertempuran di daerah itu dalam 20 hari terakhir.
Militer Myanmar membantah tuduhan internasional bahwa mereka telah melakukan kekejaman terhadap warga sipil. Junta Myanmar hanya mengatakan mereka sedang memerangi "teroris" yang bertekad mengacaukan negara.
Sementara itu, hingga saat ini setidaknya 1,2 juta orang telah mengungsi akibat kekerasan di Myanmar, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemimpin kudeta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing pada Senin lalu bersumpah untuk menghancurkan kelompok perlawanan bersenjata dan mendesak negara-negara asing untuk mendukung upayanya dalam memulihkan demokrasi, termasuk melalui penyelenggaraan pemilihan umum.
(Z-9)
