Gedung Putih Kembali Desak Partai Republik Setujui Larangan Pemilikan Senjata Serbu

AKSI penembakan yang terjadi di Nashville, Amerika Serikat, membuat pihak Gedung Putih angkat bicara. Sekretaris Pres Katine Jean-Pierre mempertanyakan Partai Republik menunggu apa untuk melakukan pengesahan larangan kepemilikan senjata serbu.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Kongres memberlakukan kembali larangan senjata serbu yang sempat berlaku pada 1994-2004. Namun mendapatkan tentangan dari Partai Republik yang mendukung hak konstitusional warga untuk memiliki senjata.

Aturan larangan kepemilikan senjata serbu itu masih belum menemui titik timu di Washington. Meski sudah beberapa kali terjadi penembakan di sekolah. Seperti sekolah dasar Sandy Hook di Connecticut pada 2012 yang menewaskan 26 orang, di mana 20 di antaranya anak-anak.

Tahun lalu juga terjadi penembakan di Uvalde, Texas, yang menewaskan 19 siswa dan dua guru. Sebelumnya 14 siswa dan tiga staf merenggang nyawa di Parkland, Florida pada 2018.

Peristiwa itu membuat aksi unjuk rasa besar-besaran. Kongres merancang undang-undang larangan kepemilikan senjata serbu yang mendapat dukungan dari National Rifle Association (NRA).

Penembakan di Covenant School itu pun mendapatkan respon dari berbagai pihak di media sosial. "Hancur dan patah hati tentang berita tragis di Covenant School," cuit Senator Bill Hagerty.

"Saya berterima kasih kepada penegak hukum dan responder pertama atas tindakan heroik mereka."

Ucapan terima kasih kepada penegak hukum juga disampaikan senator Marsha Blackburn. "Berdoa bagi mereka yang terkena."

Diketahui tahun 2023 sudah tercatat 38ribu kematian akibat tembakan di Amerika Serikat. Angka itu tidak termasuk mereka yang melakukan bunuh diri dengan senjata api. Menurut data Arsip kekerasan senjata terjadi 129 kali aksi penembakan massal. (AFP/Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani