AMERIKA Serikat (AS) membuka KTT Demokrasi yang kedua dengan mata tertuju ke seluruh dunia. Pasalnya, mereka mencari sebuah front persatuan melawan otoritarianisme ketika Rusia menyerang Ukraina dan Tiongkok meluncurkan serangan diplomatik.
Presiden AS Joe Biden mulai menjabat dan berjanji memperjuangkan demokrasi. Bahkan, di tahun pertamanya, dia berhasil menggelar KTT Demokrasi perdana, yang berusaha menegaskan kembali kepemimpinan AS setelah pendahulunya Donald Trump mengikis norma-norma demokrasi.
Kali ini, sebagai jawaban atas kekhawatiran bahwa edisi pertama terlalu banyak membahas tentang AS, Biden menggaet tuan rumah dari setiap benua yakni Presiden Zambia, Kosta Rika, dan Korea Selatan, serta perdana menteri Belanda.
Baca juga: AS Siap Tingkatkan Investasi di Afrika Demi Bendung Pengaruh Tiongkok
Secara keseluruhan, ia telah mengundang 121 pemimpin untuk menghadiri KTT yang akan berlangsung selama tiga hari dan sebagian besar dilakukan secara virtual tersebut.
KTT Demokrasi itu diadakan ketika ancaman terhadap demokrasi berevolusi dari apa yang dilihat sebagai masalah penting.
"Meskipun merupakan ancaman yang bergerak lambat, menjadi ancaman yang sekarang menjadi penting dan sangat mendesak," kata Marti Flacks, Direktur Prakarsa Hak Asasi Manusia di Pusat Studi Strategis dan Internasional.
Baca juga: AS: Tiongkok dan Rusia Memperdagangkan Informasi di Dunia Maya
Sesi ini akan menghadirkan perwakilan masyarakat sipil untuk berdiskusi tentang berbagai tantangan terhadap demokrasi termasuk teknologi pengawasan, yang dilihat AS sebagai ancaman yang terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat di Tiongkok.
"Dengan tidak adanya tindakan kongres yang tertunda di ruang tersebut, penting bagi pemerintah untuk terlibat secara bilateral dengan negara-negara lain dan juga dengan perusahaan-perusahaan dalam tindakan sukarela yang dapat diambil untuk sementara waktu," kata Flacks. (AFP/Z-1)
