KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berpartisipasi dalam workshop dengan tema “Driving Corporate Action on Digital Inclusion: Ranking 200 Most Influential Tech Companies” dalam WSIS Forum 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Jenewa, Swiss pada Kamis, 16 Maret 2023.
Workshop yang menghadirkan panelis dari Kemenkominfo, World Benchmarking Alliance (WBA), Logitech, Universal Rights Group (URG) dan World Bank Group bertujuan mendorong peran korporasi dalam mendukung inklusi digital untuk pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat memicu kompetisi dalam pemanfaatan inklusi digital para pelaku industri dan perusahaan teknologi yang saat ini berada di puncak teratas.
Senior researcher dari WBA, Samita Thapa menjelaskan peran dari organisasinya terhadap inklusivitas digital di mana organisasinya merupakan sebuah organisasi non-profit yang bertujuan menciptakan pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan inklusivitas, salah satunya memberikan tolok ukur secara sukarela terhadap seberapa jauh inklusivitas digital berhasil diwujudkan.
Baca juga: Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Perkara Bakti Kominfo
“Kami memiliki relasi dengan 200 perusahaan yang berpengaruh terhadap inklusivitas di dunia. Tolok ukur pekerjaan kami adalah sudah seberapa luas digitalisasi dapat diakses kebutuhan manusia, sejauh apa improvisasi kecakapan digital yang dimiliki setiap orang, seberapa dalam mitigasi terhadap risiko digitalisasi, dan seberapa besar pengaruh inklusivitas terhadap inovasi,” tutur Samita.
Kemenkominfo melalui Koordinator Literasi Digital, Rizki Ameliah turut hadir dalam sesi tersebut. Pada kesempatan itu, Rizki menjelaskan mengenai peran pemerintah Indonesia, utamanya Kemenkominfo dalam mewujudkan inklusivitas digital. Sejalan dengan beberapa negara yang juga berfokus pada transformasi digital, hal tersebut juga telah dilakukan oleh Indonesia.
Baca juga: Pelajar SD di Jakarta Dapat Literasi Tentang Media Televisi dan Media Sosial
“Urgensi yang dilakukan dalam mewujudkan transformasi digital adalah melalui program literasi digital yang telah berjalan selama beberapa tahun. Kami di Indonesia sudah mempersiapkan infrastruktur serta kebijakannya,” jelas Rizki.
Rizki menambahkan program ini diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021. Terdapat empat pilar yang menjadi tolok ukur bagi ketercapaian program tersebut, yaitu Kecakapan Digital, Budaya Digital, Etika Digital, dan Keamanan Digital. Program ini juga berkolaborasi dengan berbagai pihak swasta yang memperhatikan pentingnya inklusivitas digital.
“Melalui literasi digital, kami juga sudah melakukan beberapa upaya untuk membantu terwujudnya inklusivitas, contohnya adalah membuat pelatihan literasi digital bagi penyandang disabilitas,” tambah Rizki. (RO/Z-7)
