Alasan Keamanan, Raja Charles III Batalkan Kunjungan Ke Prancis

RAJA Inggris Charles III membatalkan kunjungan kenegaraan pertamanya sejak dilantik ke Prancis, 27-28 Maret. Pasalnya kondisi negara yang akan dikunjungi putra mendiang Ratu Elizabeth II itu tidak kondusif.

Saat ini suasana Prancis tengah tidak stabil akibat bentrokan antara demonstran dan polisi. Pada unjuk rasa menentang reformasi pensiun yang digagas Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kamis (23/3), sebanyak 400 polisi terluka dan 450 demonstran ditangkap.

Rencananya aksi mogok akan kembali digelar bertepatan dengan kunjungan Raja Charles III, Selasa (28/3). 

Baca juga: Demonstrasi Prancis, Kemlu: WNI Tidak Terdampak 

Kantor Kepresidenan Prancis mengumumkan kunjungan Raja Charles III ditunda. "Mengingat pengumuman kemarin tentang hari protes nasional lainnya terhadap reformasi pensiun pada Selasa, 28 Maret. Maka kunjungan Charles III, yang awalnya dijadwalkan dari 26 hingga 28 Maret, telah ditunda," kata pernyataan kantor tersebut Jumat (24/3).

Aksi Kamis (23/3)  lalu menjadi unjuk rasa paling ricuh di awal tahun ini. "Ada banyak demonstrasi dan beberapa di antaranya berubah menjadi kekerasan, terutama di Paris," kata Menteri Dalam Negeri Darmanin.

Baca juga: Giliran Prancis Larang TikTok, Ikuti Langkah AS, Kanada, dan Inggris

Lebih dari 900 kebakaran terjadi di sekitar ibu kota selama demonstrasi tersebut, katanya, dengan menyalahkan kelompok anarkis radikal. Karena mereka disebut membakar sampah dan menghancurkan jendela toko juga bentrokan dengan polisi anti huru hara.

Di Bordeaux barat daya Prancis, pengunjuk rasa membakar pintu masuk balai kota. "Mengapa Anda menargetkan gedung komunal kami, semua orang di Bordeaux? Saya hanya bisa mengutuknya dengan kata-kata yang paling kuat," kata Walikota Bordeaux, Pierre Hurmic.

Lebih dari satu juta orang berbaris secara nasional pada Kamis, dengan gerakan protes yang dihidupkan kembali oleh taktik dan pernyataan Macron selama seminggu terakhir. Keributan atas undang-undang untuk mengubah usia pensiun yang didorong Macron melalui parlemen tanpa pemungutan menciptakan krisis domestik besar lainnya bagi presiden hanya 10 bulan memasuki masa jabatan keduanya.

Darmanin, anggota kelompok garis keras dalam pemerintahan sentris Macron, menolak seruan dari lawan politik dan pengunjuk rasa untuk menarik reformasi pensiun. "Saya tidak berpikir kita harus mencabut undang-undang ini karena kekerasan. Jika demikian, itu berarti tidak ada negara. Kita harus menerima debat sosial yang demokratis, tetapi bukan debat yang penuh kekerasan," jelasnya.

Bentrokan mampu menarik perhatian pemerintah Prancis dan dunia terhadap kelompok buruk yang meminta Macron membatalkan kebijakannya itu. Namun buruh mengutuk kekerasan kekerasan yang dilakukan kelompok anarkis yang dikenal sebagai blok hitam.

Pemerintah Prancis memprediksi sekitar 1,089 juta orang berdemonstrasi di seluruh Prancis pada Kamis (23/3), dengan 119ribu orang turun di jalan-jalan Paris. Serikat pekerja mengklaim peserta unjuk rasa kali ini mencapai 3,5 juta orang dengan 800ribu di Paris. (AFP/Z-3)