Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PEMERINTAH Kanada akan menghapus hukuman historis untuk aborsi atau ketidaksenonohan. Di mana hukum yang tidak lagi ada di buku dan secara tradisional telah merugikan wanita dan anggota komunitas LGBTQ.
Pengumuman ini dibuat berdasarkan undang-undang tahun 2018 yang berusaha memperbaiki ketidakadilan di masa lalu dan menciptakan jalan bagi individu untuk menghapus catatan kriminal mereka.
Setahun sebelumnya, Perdana Menteri Justin Trudeau secara resmi meminta maaf atas kebijakan dan praktik pemerintah yang menyebabkan penindasan dan diskriminasi terhadap kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Menteri Keamanan Publik Marco Mendicino mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada hari Selasa(7/3), bahwa hukuman di bawah KUHP untuk rumah-rumah mesum dan pelanggaran berbasis ketidaksenonohan sekarang memenuhi syarat untuk dihapuskan.
"Secara historis, Kanada telah mengkriminalisasi tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat yang aman bagi komunitas 2SLGBTQI+, seperti rumah pemandian, klub malam, dan klub swingers," katanya.
"Dan sebagai akibatnya, pemilik, karyawan, dan pengunjung tempat-tempat ini dihukum berdasarkan KUHP secara tidak adil,” ujarnya.
Mendicino juga mengumumkan bahwa siapa pun yang dihukum karena pelanggaran terkait aborsi akan memenuhi syarat untuk penghapusan hukuman.
Pengadilan tinggi Kanada mencabut larangan aborsi pada tahun 1988, sementara pelanggaran rumah bordil dicabut pada tahun 2019.
Mengajukan permohonan penghapusan hukuman aborsi tidak dipungut biaya, dan anggota keluarga atau wali dapat mengajukan permohonan atas nama orang yang telah meninggal. (AFP/Z-4)
FENOMENA LGBT merupakan isu sensitif, tetapi tidak bisa diabaikan. Survei internal KGSB menunjukkan keberagaman pandangan guru.
Presiden AS, Donald Trump, baru saja menandatangani perintah eksekutif yang melarang perempuan transgender untuk berkompetisi dalam kategori olahraga perempuan.
Polisi pun telah menetapkan 3 tersangka dari 56 orang tersebut, dengan inisal RH, RE, dan BP. Diduga ketiga tersangka merupakan penyelenggara praktik pesta seks sesama jenis laki-laki.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif, termasuk untuk melarang aggota LGBT dan transgender di militer AS.
Nurma mengatakan pada awalnya pihaknya menerima laporan dari warga di salah satu mal kawasan Grogol Utara itu, ada keributan.
Terdapat daerah di Provinsi Sumbar yang sudah lebih dulu membuat perda pemberantasan LGBT. Sebabnya, DPRD menilai pemerintah provinsi juga perlu melakukan hal serupa.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved