PEMERINTAH Filipina telah mengajukan protes diplomatik terhadap pemerintah Tiongkok. Manila keberatan dengan tindakan kapal milik Beijing yang menghalangi kapalnya secara agresif dan disertai tembakan laser di Laut China Selatan.
"Tindakan agresif Tiongkok ini mengganggu dan mengecewakan," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Filipina Teresita Daza, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (14/2).
Ia mencatat bahwa Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr baru-baru ini menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Selama kunjungan tersebut, Marcos Jr dan Presiden Tiongkok Xi Jinping telah sepakat untuk mengelola kekayaan maritim di Laut China Selatan melalui diplomasi dan dialog.
Dia mengatakan kapal penjaga pantai Tiongkok juga bermanuver yang berisiko tabrakan dengan kapal penjaga pantai Filipina. Perilaku seperti itu merupakan ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan dan melanggar hak dan yurisdiksi atas zona ekonomi eksklusif Filipina.
Insiden itu terjadi saat Penjaga Pantai Filipina (PCG) sedang dalam misi untuk memasok pasukan di Second Thomas Shoal, yang dikenal sebagai Ayungin Shoal di Filipina, pada 6 Februari. PCG mengatakan kapalnya menjadi sasaran dengan laser militer yang membutakan sejumlah awak kapal. Kapal Tiongkok itu juga melakukan manuver berbahaya.
Beting Thomas Kedua terletak sekitar 105 mil laut (195km) barat laut provinsi Palawan di Filipina di Kepulauan Spratly yang disengketakan. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina, beting itu adalah rumah bagi sekelompok kecil tentara Filipina yang tinggal di atas kapal berkarat era Perang Dunia II yang dikenal sebagai Sierra Madre, yang sengaja dikandangkan di sana pada 1999 untuk menandakan kepemilikan wilayah itu.
“Filipina memiliki hak prerogatif untuk melakukan kegiatan yang sah dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya. Tiongkok tidak memiliki hak atau kekuatan penegakan hukum di dalam dan sekitar Dangkalan Ayungin atau bagian mana pun dari ZEE Filipina,” kata Daza.
Baca juga: Tiongkok Catat 10 Balon Jelajah AS Lintasi Langitnya
Amerika Serikat juga menuduh Tiongkok melakukan perilaku provokasi dalam upaya mengganggu pengiriman pasokan ke pasukan di Second Thomas Shoal. “Amerika Serikat mendukung sekutu Filipina kami dalam menghadapi laporan penggunaan perangkat laser oleh Penjaga Pantai Republik Rakyat Tiongkok (RRC) terhadap awak kapal Penjaga Pantai Filipina,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price.
Price mengacu pada putusan pengadilan internasional Juli 2016 yang menyatakan tidak ada dasar hukum bagi klaim Tiongkok atas hampir seluruh Laut China Selatan. Tindakan tersebut dibawa ke pengadilan oleh Filipina, tetapi Beijing menolak untuk mengakui keputusan tersebut.
“Amerika Serikat menegaskan kembali, sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982, keputusan arbitrase 2016 bersifat final dan mengikat secara hukum terhadap RRT dan Filipina, dan kami meminta RRT untuk mematuhi putusan tersebut,” kata Price.
Setelah PCG mengungkapkan insiden itu, militer Filipina mendesak Beijing untuk mengendalikan pasukannya di laut yang disengketakan, yang juga diklaim oleh Taiwan dan sejumlah negara Asia Tenggara.
"Saya pikir sudah waktunya bagi pemerintah Tiongkok untuk menahan pasukannya sehingga tidak melakukan tindakan provokatif yang akan membahayakan nyawa orang,” kata Juru Bicara Militer Medel Aguilar.
Aguilar mengutip kepala pertahanan Filipina yang mengatakan tindakan Tiongkok itu ofensif dan tidak aman. Insiden itu terjadi ketika kapal PCG berada sekitar 10 mil laut (18,5 km) dari Second Thomas Shoal, menurut Filipina.
Tiongkok juga memblokir akses ke beting Agustus lalu, tambahnya, dengan dua kapal penjaga pantai Tiongkok bergabung dengan dua kapal dari milisi maritim China untuk menciptakan blokade. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa penjaga pantainya bertindak sesuai dengan hukum.
“Kami mendesak Filipina untuk menghindari tindakan seperti itu, dan tindakan staf Tiongkok dilakukan secara profesional dan terkendali,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin.
Tiongkok menjadi semakin tegas atas klaimnya atas Laut China Selatan, mengembangkan pangkalan militer di singkapan berbatu dan mengerahkan penjaga pantai, milisi maritim, dan kapal penangkap ikan untuk mendukung klaimnya.
PCG menegaskan kembali bahwa pihaknya akan terus mendukung dan melindungi kedaulatan dan hak Filipina dan pasukan di atas kapal Sierra Madre. Filipina baru-baru ini setuju untuk mengizinkan Amerika Serikat mengakses lebih banyak pangkalan militernya di bawah Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA) antara kedua negara. Filipina juga akan meningkatkan hubungan keamanan dengan Jepang.(Aljazeera/OL-4)
