LEMBAGA Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan, politisi Swedia, di Stockholm, Swedia pada 21 Januari 2023.
“Umat Islam dan ormas-ormas Islam di Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran Kitab Suci Al Quran yang dilakukan oleh politisi Swedia Rasmus Paludan pada 21 Januari 2023 di Stockholm Swedia,” ujar Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) Said Aqil Siroj dalam keterangan yang diterima di Jakarta, hari ini.
Mantan Ketua Umum PBNU ini berpandangan bahwa tindakan tersebut merupakan penistaan terhadap agama yang melukai hati umat Islam seluruh dunia dan menodai toleransi umat beragama, serta mencederai perdamaian dunia.
Dalam kesempatan tersebut, Said Aqil menyerukan kepada semua pihak di seluruh dunia, khususnya kepada pemerintah Swedia dan Uni Eropa, untuk menghentikan rasisme dan kebencian terhadap Islam.
“Stop aksi rasisme dan kebencian terhadap Islam. Tindak dengan tegas, seadil-adilnya semua pelaku tindakan penistaan agama, khususnya pelaku pembakaran Kitab Suci Al Quran, agar tidak memicu dan mengundang gelombang konflik horisontal yang merugikan perdamaian,” ucap Said.
Baca juga: Inggris Tertinggal dari UE dalam Pertumbuhan Ekonomi
Kiai Said juga menyampaikan bahwa dirinya yakin semangat perdamaian dan toleransi menjadi pijakan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Uni Eropa.
“Uni Eropa dan Swedia khususnya harus lebih proaktif mendorong tumbuh berkembangnya toleransi dan perdamaian, serta membuat regulasi yang kuat dan menerapkannya agar tidak sering terjadi aksi penistaan terhadap agama,” ucapnya.
Kepada pemerintah Indonesia, LPOI dan LPOK mendesak untuk lebih progresif bekerja sama dengan seluruh pihak di seluruh dunia untuk mempromosikan Islam Nusantara sebagai role model beragama yang ramah, damai, dan toleran, di tengah praktik Demokrasi.
“Optimalkan diplomasi melalui berbagai jalur people to people diplomacy, business to business diplomacy, government to government diplomacy untuk menunjukkan keberadaan praktik demokrasi di negara yang mayoritas berpenduduk Muslim berjalan secara damai,” ucap Said Aqil.(Ant/OL-4)
