Inggris Tertinggal dari UE dalam Pertumbuhan Ekonomi

INGGRIS tertinggal dari negara-negara lain dalam perlombaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Perdana Menteri Rishi Sunak harus bertindak meningkatkan investasi, memperbaiki kekurangan pekerja dan menghindari kekacauan atas peraturan pasca-Brexit.

Direktur Jenderal Konfederasi Industri Inggris Tony Danker memuji Sunak karena meredakan krisis anggaran mini dari mantan pemimpin Liz Truss tahun lalu, namun ia tidak menyamai reformasi pertumbuhan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Baca juga: Wuhan Buka Lembaran Baru Hadapi COVID-19 Setelah 3 Tahun

"Negara-negara lain berada di depan Inggris dalam meluncurkan investasi hijau di berbagai bidang seperti pompa panas, insulasi, bangunan yang sesuai dengan gaya retro, infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, serta penangkapan dan penyimpanan karbon," ujar Danker.

"Kami berada di belakang mereka sekarang dan tampaknya berharap untuk yang terbaik," katanya dalam kutipan pidato.

Menteri Keuangan Jeremy Hunt diperkirakan akan mengumumkan langkah-langkah pro-pertumbuhan dalam sebuah pernyataan anggaran di bulan Maret. Namun Danker khawatir pemerintah akan memperlambat reformasinya seiring dengan semakin dekatnya pemilihan umum pada tahun 2024.

"Jika pemerintah ingin menolak penggunaan migrasi ekonomi untuk mengisi kekosongan pekerjaan maka intervensi pasar tenaga kerja mereka harus menjadi yang paling berani di dunia," katanya.

Reformasi tersebut harus mencakup perubahan besar pada kesejahteraan dan pengasuhan anak untuk membuat orang kembali bekerja, bahkan jika hal tersebut menambah beban keuangan publik Inggris yang sudah memburuk.

Danker mengulangi seruan CBI untuk keringanan pajak untuk menghindari pukulan lain pada tingkat investasi bisnis Inggris yang tertinggal ketika insentif dua tahun berakhir pada 31 Maret, tak lama sebelum perusahaan-perusahaan dipukul dengan kenaikan tajam dalam pajak atas keuntungan mereka.

Dia juga mengatakan rencana pemerintah untuk menghapus semua undang-undang yang dibuat oleh Uni Eropa pada akhir tahun 2023 berisiko membuat industri menjadi kacau pada saat mereka juga menghadapi kemungkinan resesi. (AFP/OL-6)