Warga Prancis Imbau PBB Blokir Perintah Ekstradisi Maroko-AS

PENGACARA seorang warga Prancis yang ditahan di Maroko dan menentang ekstradisi ke Amerika Serikat atas dugaan peretasan mengatakan kepada AFP pada Rabu (28/12) bahwa dia meminta badan PBB untuk campur tangan. Philippe Ohayon, yang mewakili Sebastien Raoult yang berusia 21 tahun, mengatakan seorang penjaga penjara telah menunjukkan surat-surat kliennya yang menunjukkan bahwa ekstradisinya sudah dekat.

Ohayon mengatakan dia telah menghubungi Komite PBB Menentang Penyiksaan meminta mereka untuk menentang pemindahan apapun, karena badan tersebut telah memblokir beberapa ekstradisi yang disetujui oleh Maroko dalam beberapa tahun terakhir. "Komite menganggap bahwa undang-undang Maroko tidak mengizinkan kontrol yang memadai terhadap risiko perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat," kata Ohayon.

Penjaga penjara telah memberi tahu dan menerjemahkan keputusan ekstradisi untuk kliennya, kata pengacara itu. Pihak berwenang di Prancis, Maroko, dan Amerika Serikat tidak mengonfirmasi informasi ini kepada AFP, tetapi pada Agustus, mahkamah agung Maroko memberikan persetujuan awal untuk ekstradisi Raoult.

Keputusan akhir tentang nasibnya terletak pada perdana menteri Maroko. Raoult ditangkap pada 31 Mei di Tangier, bagian utara negara itu, atas dasar red notice, surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Interpol atas permintaan Washington. Dia akan naik pesawat ke Prancis.

Pihak berwenang AS mengatakan Raoult ialah bagian dari kelompok penjahat dunia maya ShinyHunters yang diduga melakukan serangan dunia maya terhadap perusahaan besar termasuk Microsoft. Raoult membantah tuduhan itu. 

Ohayon mengatakan kliennya dapat menghadapi sisa hidupnya di penjara AS jika terbukti bersalah di sana dan atas dasar itu Komite PBB Menentang Penyiksaan harus campur tangan. Terlepas dari hukuman 116 tahun yang bisa dihadapi Raoult di penjara AS, Rabat tidak meminta jaminan apa pun, tambahnya. Dalam pengajuannya, Ohayon juga meminta agar pihak berwenang di Maroko menangguhkan ekstradisi hingga komite PBB dapat menyatakan posisinya. (AFP/OL-14)