Pemerintah Tiongkok mengecam Taiwan pada Rabu (28/12) karena berusaha menggunakan rakyat Taiwan sebagai umpan meriam dengan memperpanjang wajib militer dari empat bulan menjadi satu tahun mulai tahun 2024.
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengumumkan perpanjangan wajib militer pada hari Selasa, mengutip meningkatnya ancaman yang dihadapi pulau itu dari tetangganya yang besar, Tiongkok.
Tiongkok menganggap Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri dan tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya.
Menanggapi pertanyaan tentang keputusan Taiwan untuk memperpanjang masa dinas militer, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan bahwa berjuang untuk tugas besar mencapai reunifikasi nasional sangat signifikan, mati untuk kegiatan separatis kemerdekaan Taiwan sama sekali tidak berharga.
"Kami percaya warga Taiwan sangat berprinsip, mereka tidak akan dijadikan umpan meriam oleh pasukan separatis kemerdekaan Taiwan," kata Wang dalam konferensi pers reguler.
Tiongkok telah meningkatkan tekanan militer, diplomatik, dan ekonomi terhadap Taiwan untuk menegaskan klaim kedaulatannya, termasuk hampir setiap hari misi angkatan udara Tiongkok di dekat pulau itu selama tiga tahun terakhir.
Pemerintah Taiwan mengatakan hanya 23 juta penduduk pulau itu yang dapat menentukan masa depan mereka. (AFP/OL-12)
