BN Pilih Berada di Luar Pemerintahan Malaysia

BARISAN Nasional (BN) memutuskan tidak akan berkoalisi dengan Pakatan Harapan (PH) maupun Perikatan Nasional (PN) dalam pemerintahan baru Malaysia. BN ingin berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi.

"BN siap memberikan check dan balances terhadap pemerintahan dan akan menjadi oposisi yang bertanggung jawab," ujar Deputi United Malays National Organisation (UMNO) Datuk Seri Mohamad Hasan.

Ia mengatakan partai yang berada dalam koalisi BN telah berdiskusi mengenai sikap tersebut pada Senin (21/11) malam. BN dengan terbuka mempersilakan PH dan PN untuk membentuk pemerintahan baru.

Anggota Majelis Agung UMNO Datuk Armand Azha Abu Hanifah juga dikabarkan meyakini Barisan Nasional sebaiknya memang menjadi oposisi saja.

Ia mengatakan Barisan Nasional harus menerima keputusan masyarakat yang tidak menginginkannya berada di dalam pemerintahan. Sejumlah laporan mengindikasikan kelompok akar rumput Barisan Nasional menentang jika koalisi mereka harus bergabung dengan PH atau PN.

"Selama kampanye, PH mengatakan satu suara untuk BN adalah satu suara untuk Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tapi kini sepertinya satu suara untuk Pakatan adalah suara untuk Zahir," ujarnya.

Baca juga: Koalisi Barisan Nasional Memenangi Pemilu Melaka

Sementara Ahmad Zahid selama ini berada di bawah tekanan untuk mengundurkan diri dan mengemban tanggung jawab atas kekalahan UMNO dan Barisan Nasional dalam pemilihan umum ke-15 (GE15).

Pemilu Malaysia berakhir tanpa satu pun koalisi yang meraih mayoritas kursi di parlemen. Untuk membentuk pemerintahan baru, mau tidak mau koalisi di posisi atas harus menggandeng koalisi lain.

Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah telah menetapkan tenggat waktu untuk penyerahan nama kandidat perdana menteri pada Selasa (22/11), siang ini pukul 14.00 waktu setempat. Namun dengan belum adanya kesepakatan koalisi, belum dapat dipastikan apakah nantinya sang raja akan menerima daftar nama PM baru.(The Star/OL-5)