Sabtu 19 November 2022, 06:15 WIB

AS Dikecam karena Beri Imunitas untuk Pangeran Mohammed bin Salman

Basuki Eka Purnama | Internasional
AS Dikecam karena Beri Imunitas untuk Pangeran Mohammed bin Salman

AFP/ATHIT PERAWONGMETHA
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman

 

GEDUNG Putih, Jumat (18/11), membantah berupaya memperbaiki hubungan bilateral dengan Riyadh ketika pengadilan Amerika Serikat (AS) memberikan imunitas kepada putra mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman terkait pembunuhan Jamal Khashoggi pada 2018.

"Keputusan hukum itu sama sekali tidak terkait dengan kasusnya," klaim juru bicara keamanan Gedung Putih John Kirby, mengacu pada gugatan sipil terhadap Pangeran Mohammed bin Salman dan warga Arab Saudi lainnya oleh tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz.

"Selain itu, keputusan hukum itu tidak terkait dengan hubungan bilateral antara AS dan Arab Saudi yang tengah memburuk," lanjutnya mengacu pada dukungan Riyadh terhadap keputusan OPEC untuk memangkas produksi minyak.

Baca juga: Macron Jamu Putra Mahkota Saudi meski Diprotes Penggiat HAM

"Presiden Joe Biden dengan dengat amat sangat tegas mengecam pembunuhan brutal dan barbar terhadap Khashoggi," klaim Kirby.

Pernyataan Gedung Putih itu menanggapi kecaman Amnesty International yang menyebut pemberian imunitas untuk Pangeran Mohammed bin Salman adalah pengkhinatan.

Kelompok HAM itu juga mengecam keputusan Arab Saudi menunjuk Pangeran Mohammed bin Salman sebagai perdana menteri, yang dipandang sebagai upaya negara petrodolar itu untuk menghindari gugatan sipil dari tunangan Khashoggi.

"Pemerintah AS seharusnya malu. Apa yang mereka lakukan adalah pengkhianatan," seru Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard.

"Pertama bukti keterlibatan Pangeran Mohammed bin Salman dalam pembunuhan Jamal Khashoggi diabaikan oleh Presiden Trump, kini Presiden Biden melakukan fist bump dengan sang pangeran," lanjutnya.

Callamard menambahkan, "Apa yang dilakukan pemerintah AS sangat mengecewakan dan mengirimkan pesan bahwa mereka yang berkuasa bisa melakukan apa pun yang mereka mau tanpa konsekuensi hukum apa pun." (AFP/OL-1)

Baca Juga

AFP

UE Sambut Kroasia ke Zona Schengen, Bulgaria dan Rumania Ditolak

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Jumat 09 Desember 2022, 19:24 WIB
Zona Schengen memungkinkan orang bepergian antarnegara anggotanya untuk menyeberang secara umum tanpa harus menunjukkan paspor, KTP, atau...
AFP

Eks Presiden Peru Pedro Castillo Cari Perlindungan di Meksiko

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Jumat 09 Desember 2022, 17:20 WIB
Adapun Pedro Castillo ditangkap setelah berusaha membubarkan Kongres Peru, sebagai upaya terakhir yang gagal untuk menghindari pemungutan...
AFP

Dari Lockdown Picu Unjuk Rasa Menuntut Demokrasi di Tiongkok

👤Muhammad Fauzi 🕔Jumat 09 Desember 2022, 17:15 WIB
PARTAI Komunis China (PKC) yang menguasai jalannya pemerintah dan arah negara, menyatakan akan menindak tegas semua kegiatan infiltrasi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya